MAKASSAR, BKM–Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel tidak ingin terjebak pada wacana dualisme di tubuh PPP, apalagi sampai pada soal adanya ancaman pemberian sanksi kepada sejumlah kader yang tidak ingin kembali bergabung guna membesarkan partai berlambang kakbah ini kedepan. “Sama sekali PPP tidak membicarakan soal sanksi. Yang kami bahas yakni soal kesiapan delegasi PPP di Sulsel untuk mengikuti Muktamar PPP di Jakarta April mendatang,”ujar Ketua DPW PPP Sulsel, HM Amir Uskara di sekretariat DPW PPP Sulsel jalan Sungai Saddang Makassar, Sabtu (10/3).
Menurut Amir yang juga anggota DPR RI ini, pihaknya tetap mengajak teman-teman yang selama ini jalan berseberangan untuk kembali bergabung, “Tetapi kita tidak ingin memaksa. Mengajak mereka tapi tidak ingin memaksa,”ujarnya.
Hal sama dikemukakan sekretaris DPW PPP Sulsel HM Aras bila kubu PPP Hasil Muktamar Bandung yang didominasi pengurus Hasil Muktamar Surabaya menginginkan islah secara nasional. “Untuk itu, kami lagi mendata sejumlah calon delegasi Muktamar nanti yang berjumlah 61 suara. Delegasi Sulsel berjumlah 61 suara, 57 diantaranya dari Kabupaten kota,”ujar Aras usai rapat pengurus DPW.
Amir dan Aras juga memperlihatkan surat keputusan (SK) yang diterimanya dari Dewan Pimpian Pusat (DPP). SK DPP PPP bernomor 28/SK/DPP/M/III/2016 per 1 Maret ditandatangani Wakil ketua umum DPP PPP Emron Pangkapi dan sekjen Romahurmudziy. “SK tersebut tentang pengesahan kembali kepengurusan DPW PPP Sulsel masa bakti 2011 2016. Dalam struktur tersebut, sejumlah nama yang selama ini berada di kubu ketua hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz yakni Andi Mariattang, Taufiq Zainuddin dan Muhammad Nasrun juga masih tetap tercantum sebagai pengurus DPW PPP Sulsel,”ujar Amir yang juga pernah tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Gowa dan ketua fraksi PPP DPRD Sulsel. (rif)