SOPPENG, BKM — Semakin mahalnya biaya rumah sakit dan buruknya pelayanan BPJS membuat amarah warga di Kabupaten Soppeng memuncak.
Puncaknya terjadi Jumat (18/3) lalu. Massa yang menamakan diri Lembaga Solidaritas Keadilan Sosial menduduki Gedung DPRD Soppeng. Mereka mempersoalkan buruknya pelayanan Rumah Sakit Ajjappange Soppeng.
Korlap aksi A Ayyub meminta selama ini biaya rumah sakit terlalu mahal apalagi terkait dengan biaya melahirkan. Massa juga mempersoalkan denda hingga Rp 700 ribu apabila melahirkan diluar sarana kesehatan.
Selain itu massa juga mempersoalkan buruknya sarana sanitasi utamanya toilet yang tidak berfungsi.
Tuntutan massa pun direspon Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Kadis Kesehatan dr Musdawati mengatakan terkait masalah biaya itu sudah sesuai dengan Perda No 4 tahun 2012 tentang retribusi biaya Rumah Sakit. Pengelola RS kata dia tidak akan seenaknya menentukan tarif perawatan bagi setiap pasien tanpa melalui prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.
”Kalau soal denda itu hanya hanya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Kalau mau melahirkan sebaiknya melalui instansi resmi seperti RS demi kebaikan bersama. Tapi kalau juga tidak mau ya tidak apa-apa,” jelas Kadis.
Sementara Direktur RSU Latemmamala dr Nurhadi M.Kes menjelaskan masalah pasien yang tidak cukup biaya, yang bersangkutan dibantu dengan menitip jaminan setelah diperbolehkan pulang.
Perwakilan pengunjuk rasa A Agus juga menyoroti karut marutnya pelayanan BPJS. Massa menilai BPJS tidak baik dalam hal pelayanan. ”Tidak semua obat di RSU atau di puskesmas bisa ditalangi BPJS, padahal masyarakat sudah membayar kewajiban tapi giliran mendapatkan haknya kadang terabaikan,” tegas Agus.
Perwakilan BPJS Kamaruddin mengakui akhir- akhir ini memang ada masalah terkait obat. Karena belum ada standar harga dari Menteri Kesehatan RI.
”Hal ini yang membuat klaim beberapa apotik yang ada belum bisa dipenuhi,” jelasnya.
(fir/D)