Sejumlah Legislator dan Pejabat Tak Hadir

MAMUJU, BKM — Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Rayu, mengatakan, permasalahan penanganan penyandang cacat di wilayah ini, semestinya harus ada kesamaan dengan kelompok masyarakat lainnya. Utamanya mengenai sarana dan prasarana pendukungnya yang menjadi kebutuhan para penyandang cacat ini.
”Kalau hanya membicarakan mengenai sistemnya tapi tidak ada keseriusan dalam menyikapi persoalan sarana dan prasarana pendukung terhadap para penyandang cacat di wilayah Sulbar. Atau tidak diimplementasikan secara baik pula bagi pihak Pemprov Sulbar. Maka itu tidak ada juga hasilnya kita membicarakan ini. Utamanya mengenai Ranperda yang nantinya menjadi Perda dan tidak dilakukan secara serius,” ujar legislator dari PDIP pada rapat pembahasan Ranperda tentang penyandang cacat di kantor DPRD Sulbar, kemarin.
Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abd Rahim, politisi dari Partai Nasdem, mengutarakan, beberapa Perda yang dilahirkan di DPRD Sulbar, ketika itu tidak dilakukan secara baik atau tidak dijalankan secara baik, maka itu juga tidak ada baiknya. Rahim juga menyampaikan kekecewaannya kepada beberapa anggota DPRD Sulbar yang kurang maksimal datang menghadiri acara pembahasan masalah Ranperda yang dibicarakan ini.
”Padahal, ini adalah sebagai tanggung jawab kita bersama selaku anggota DPRD Sulbar yang harus mematuhi pada tanggung jawab kita selaku anggota DPRD Sulbar. Seharusnya mereka hadir dalam mengikuti paripurna membahas soal rancangan Perda ini,” ujarnya bernada kecewa.
Selain menyoroti kehadiran sesama legislator, Rahim juga menyampaikan kekecewaannya kepada para pimpinan SKPD yang tidak hadir dalam turut membicarakan mengenai kepentingan masyarakat. ”Hanya separuhnya yang hadir dalam mengikuti pembahasan Ranperda ini. Padahal, ini adalah kepentingan masyarakat Sulbar,” tandasnya.
Menurut Rahim, kinerja sebagian besar pimpinan SKPD sangat mengecewakan. Terutama saat pembahasan Ranperda. Padahal, ketika gubernur Sulbar ada dalam acara, seluruh pimpinan SKPD hadir. Tapi sangat disayangkan, karena ketika wakil gubernur yang hadir dalam rapat paripurna untuk membahas empat Ranperda, hanya beberapa pejabat yang datang.
”Kami juga sangat menyayangkan ketidakhadiran para asisten. Begitu pula para pimpinan SKPD yang hadir hanya beberapa orang, di antaranya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Herdin Ismail, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Parman Parakasi, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Bahtiar, serta tenaga ahli Dominggus Sariang dan Darno,” ujar Rahim. (ala/mir/c)