MAKASSAR, BKM–Makassar akan menjadi tuan rumah pelaksanaan focus group discussion (FGD) pada 21 April mendatang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Center for Election and Political Party FISIP Universitas Indonesia menyelenggarakan FGD “Telaah Kebijakan Afirmasi di Lembaga Legislatif” tentang penyusunan Kerangka Kerja Strategi Percepatan Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif. Seri pertama di selenggarakan di Hotel Morrisey Jakarta, Kamis, (24/3), Padang (14/4), Makassar (21/4), dan Surabaya (28/4).
Perlu diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPR dan DPD RI hasil Pemilu 2014 cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009. FGD ini mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait mulai dari partai politik, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh lintas agama, dan akademisi untuk memberikan gagasan, ide, dan pemikiran mereka dalam rangka mencapai tujuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga legislatif pada Pemilu 2019. “Saya kira proses sangat bagus, karena peserta dari elite partai politik laki-laki dan perempuan, dan anggota DPR-RI, serta aktivis perempuan yang memahami subtansi 30 persen tersebut,” ujar Darsno.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sulsel, Andi Murlina Muallim dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Makassar Tenri A Palallo menyebut FGD sangat bermanfaat karena siklus keterpilihan seorang anggota DPR perempuan –berdasarkan tingkatannya terkait dengan implementasi program atau kegiatan setiap tahun yang dikerjasama bersama antar eksekutif dan legislative. (rls)