MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akhirnya memenuhi janjinya. Ia melakukan tes urine secara mendadak terhadap pejabatnya. Dimulai dari para camat dan lurah.
Tes urine dilakukan di kediaman pribadi Wali Kota di Jalan Amirullah, Senin (28/3) usai rapat evaluasi kinerja. Secara tiba-tiba, Danny langsung mengarahkan seluruh camat dan lurah untuk mengikuti tes urine.
Tes urine dadakan ini cukup membuat kaget. Apalagi di tengah-tengah berlangsungnya rapat evaluasi kinerja, sejumlah petugas dari Badan Narkotika Kota (BNK) Makassar tiba-tiba muncul membawa sejumlah peralatan untuk tes urine lalu disimpan di atas meja.
Beberapa pejabat yang hadir mencoba untuk melarikan diri. Namun mereka dihadang di depan pagar oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Makassar yang sengaja berpakaian preman berkemeja putih. Petugas kepolisian sengaja dilibatkan untuk membantu pelaksanaan tes urine agar berjalan lancar dan aman.
Wali Kota Makassar meminta agar tes urine dilakukan terhadap dirinya. Disusul kemudian Sekretaris Kota (Sekkot) Ibrahim Saleh, dan Asisten I Sabri. Kemudian dilanjutkan terhadap para camat dan lurah.
Menurut Danny, tes urine yang dilakukan di kediaman pribadinya secara mendadak, tidak termasuk dalam agenda rapat. Namun, perencanaan dan persiapannya sudah dilakukan jauh hari sebelumnya.
“Selain lurah dan camat, kepala SKPD dan seluruh pegawai lingkup pemkot juga akan mendapatkan giliran tes urine. Termasuk terhadap kepsek, dalam waktu dekat juga akan dilakukan secara mendadak,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar sangat mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba. Danny bahkan meminta kepada BNK Makassar untuk lebih aktif memberikan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait pencegahaan bahaya penyalahgunaan narkotika.
Bagi pejabat yang terindikasi sebagai penyalahguna narkotika, Wali Kota berjanji akan memberikan tindakan tegas. Danny bahkan tidak segan-segan mencopot pejabat jika terbukti sebagai pengguna narkoba. Selain itu, akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum, baik berupa penahanan maupun rehabilitasi.
Tercatat ada 154 camat dan lurah yang menjalani tes urine. Kepala BNK Makassar Andi Rompegading mengatakan, hasil tes urine ini bakal diketahui empat hari ke depan.
Hasil dari tes urine ini nantinya akan diserahkan terlebih dahulu kepada wali kota sebelum diekspos ke publik. Rompegading menjamin keaslian dari hasil tes urine ini.
”Kalau masih ada yang meragukan, kami tes lagi. Kalau masih ragu, kami tes darah,” tandasnya.
Bagaimana dengan lurah dan camat yang tidak mengikuti tes urine kali ini? Rompegading berjanji tetap akan melakukan tes urine terhadap mereka.
”Ada dua camat dan empat lurah yang berhalangan hadir untuk mengikuti tes urine. Dua camat itu ada yang umrah. Lurahnya berhalangan karena sakit. Tapi, nanti kami akan periksa di kantornya langsung,” kata dia.
Rompegading menambahkan, pihaknya telah siap untuk melakukan tes urine terhadap seluruh pejabat dan pegawai negeri sipil di Makassar. Ia mengaku tinggal menunggu instruksi dari wali kota untuk pelaksanaannya.
Dalam rapat evaluasi ini, Danny juga meminta kepada pemerintah setempat, dalam hal ini camat, lurah dan RT/RW untuk mengontrol aktifitas warga di wilayah masing masing. Khusus untuk Camat Tallo, Wali Kota meminta kepada pihak terkait untuk ikut berperan aktif mengontrol aktifitas warga di Sapiria yang dinilai sebagai kampung narkoba.
Menurut Danny, peran pemerintah setempat sangat perlu untuk mengetahui kondisi warga yang ada di wilayahnya. Misalnya, apakah belum mendapatkan bantuan, ataukah ada yang diduga sebagai bandar narkoba.
“Camat harus berperan aktif bersama anggotanya untuk mengontrol warga yang ada di wilayahnya. Karena kalau aktif, bisa diketahui apa kebutuhan warga dan apa permasalahaan yang dihadapi untuk segera dicarikan solusi,” ujar Danny.
Ditegaskan, Kota Makassar tidak akan bisa meraih Adipura tanpa ada kerja sama seluruh lapisan masyarakat, khususnya lurah. Karena dibanding camat, kinerja lurah dinilai sangat penting untuk ikut membantu mengembangkan kota menjadi lebih baik. Sebab lurah yang bersentuhan langsung dengan warga.
Lurah Berkinerja Buruk
Sebelumnya, dalam rapat evaluasi kinerja, Wali Kota menyebut, dari 142 lurah yang ada saat ini, 20 persen diantaranya masih memiliki kinerja buruk. Mereka ini secepatnya akan dimutasi dan digantikan dengan pejabat yang bisa bekerja dengan baik.
Danny kemudian merinci indikator penilaian kinerja buruk para lurah. Diantaranya, masih banyaknya komplain dari masyarakat, belum maksimalnya pelayanan yang diberikan, serta tidak memperhatikan kebersihan di wilayahnya dan berbagai persoalan sosial lainnya.
”Kalau untuk camat, saya melihat semuanya sudah memperlihatkan kinerja yang baik, tapi itupun tetap perlu ditingkatkan. Tinggal lurah saja yang saya lihat masih banyak yang memiliki kinerja buruk. Ada sekitar 20 persen,” ucapnya.
Hanya saja, Danny belum bersedia menyebut satupun nama lurah yang diklaim akan mendapat jatah mutasi dalam waktu dekat. Ia masih ingin merahasikan dan menyimpannya baik-baik hingga mutasi betul-betul dilaksanakan. (arf/rus)