MAROS, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menggelar evaluasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 di Aula kantor KPU Maros Rabu (30/03).
Evaluasi tersebut dihadiri sejumlah pengurus partai politik, OKP, Pejabat Pemerintahan dan Pihak Kepolisian dengan agenda untuk mendapatkan masukan guna terlaksananya pemilu yang lebih baik kedepan.
Sejumlah masukan yang diterima diantaranya adalah mengenai anggaran, stake holder memberi masukan agar anggaran pemilu diharapkan bersumber dari APBN. “Kita menerima sejumlah masukan. Salah satu peserta pengharapkan agar anggaran bisa bersumber dari APBN karena jika masih menggunakan APBD dalam proses penganggarannya dianggap lama dan tentunya akan memecah konsentrasi komisioner KPU yang seharusnya fokus ke penyelenggaraan juga harus memikirkan anggaran lagi,”ujar komisioner KPU Maros, Ansar Taufik, Kamis (31/3).
Selain soal anggaran, juga terkait data pemilih yang diharapkan seragam menggunakan data e-ktp. “Selama ini kombinasi dari data e-ktp dengan sejumlah data lainnya, masukan dari peserta tadi agar penentuan DPT harus berdasarkan satu data yakni e-Ktp,”jelas Ansar.
Politisi Partai Demokrat M Ishak memberi masukan agar KPU harus membatasi sumbangan yang masuk untuk calon kepala daerah. “Penyelenggara harus membatasi sumbangan dari luar untuk calon kepala daerah karena yang menjadi embrio hadirnya money politik,”ujar Ishak.
Rapat evaluasi ini dihadiri 5 komisioner KPU, masing-masing Ali Hasan, Ansar Taufik, Darmawati, Muhammad Rizal, dan Saharuddin.(ari/rif/c)