MAKASSAR, BKM–Keputusan Ketua DPC Hanura Makassar,HM Yunus yang ingin memecat dan mengganti dua anggota fraksi Hanura di DPRD Makassar akan semakin memancing perselisihan di internal partainya sendiri.
Menurut Dosen politik UIN Alauddin Makassar, Fridaus Muhammad, semestinya yang harus dilakukan bukan surat permohonan pemberhentian dua kader Hanura yang duduk di DPRD Makassar tetapi peringatan keras sebab jika itu dilakukan maka tentu akan melahirkan konflik internal partai yang berkepanjangan. “Pak Yunus itu semestinya berbesar hati karena pelantikannya tidak digugat, bukan melakukan manuver politik yang bisa memancing konflik internal partai,”ucap, Firdaus, Senin, (4/4).
Menurut Firdaus, sebaiknya Yunus lebih komunikatif dan berfikir rekonsiliasi dengan tetap mempertahankan dua kader Hanura yang berkiprah sebagai legislator Makassar, sebab baik Yunus, Shinta maupun Moses ketiganya anggota DPRD. Jangan sampai terjadi persoalan personal yang bisa berdampak pada tugas dan kinerjanya sebagai legislator.
Sebaliknya, kata Firdaus, baik Shinta maupun Moses harus berbesar hati menerima Yunus sebagai ketua DPC Hanura terpilih. Ini juga demi membuat citra yang baik kedepannya untuk partainya sendiri. “Ketiganya harus berpandangan rekonsiliasi bahwa ada perbedaan itulah dinamika politik sebab jika tidak maka energi mereka akan terkuras dengan persoalan yang akan berdampak pada partai. Semuanya harus saling menguatkan dan saling mendukung,”jelasnya.
Sementara itu, HM Yunus membantah telah mengirim surat pemecatan dan pemberhentian keanggotaan dua legislator Makassar, Shinta Mashita dan Mustaqfir Sabry dari Partai Hanura.
Menurut Yunus, pihaknya hanya mengusulkan pemberian sanksi ke DPD bukan usulan pemecatan. “Yang kami usul hanya pemberian sanksi, bukan usulan pemecatan,”jalasnya. (ita/rif)