MAKASSAR,BKM–Anggota DPRD Kota Makassar mulai mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah, Agung Lahmuddin, dalam menuntaskan proyek yang terbengkalai tahun 2015 lalu.
Sejumlah proyek yang dinilai lamban penuntasannya yakni proyek pembangunan renovasi ruang pola Balai Kota dan gedung DPRD Makassar. Apalagi, dewan telah menekankan agar proyek tersebut sudah bisa dikerja bulan ini.
Hanya saja, hingga saat ini, belum satupun pekerjaan yang dilakukan Dinas Perumahan dan gedung Pemerintah.
“Kita sudah menegaskan kalau proyek tersebut seharusnya bisa dikerja April ini. Tapi Dinas Perumahan tetap tidak memperdulikan,” ungkap Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, akhir pekan lalu.
Menurutnya, kinerja yang terkesan lamban dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah secara langsung menghambat program kerja Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.”Kalau begitu kinerjanya SKPD, lebih baik dewan mendorong wali kota untuk melakukan pergantian pejabat. Atau paling tidak menunjuk pelaksana tugas,” katanya.
Hal berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan, Fashruddin Rusli. Dia mengatakan, bulan ini lanjutan renovasi gedung Sekretariat DPRD Makassar sudah ditender dan direncanakan Mei akan dilanjutkan pembangunannya.
“Bulan ini sudah ditender ulang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sehingga pelaksanaan pembangunannya pada Mei mendatang,” bebernya.
Legislator Fraksi PPP ini menjelaskan, faktor dari keterlambatannya tender ulang bukan diakibatkan dari Dinas Perumahan, melainkan panitia lelang yakni LPSE yang telat menjalankan tugasnya.
“Keterlambatan itu bukan dari Dinas Perumahan. Pembentukan panitia lelang LPSE itu juga yang telat,” ujarnya
Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Perumahan, Agung Lahmudin mengungkapkan, proyek renovasi gedung pemerintahan sudah dianggarakan tahun ini. Masing-masing ruang pola gedung Balaikota dan gedung DPRD Makassar. Progress pembangunan gedung DPRD Makassar dan Kantor Balai Kota baru mencapai 60 persen.
Kelanjutan pembangunan renovasi untuk gedung DPRD dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar dan Balai Kota sebesar Rp1,1 miliar. (ita/war)