MAMUJU, BKM — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) melalui Kepala Subdin Perumahan Khusus Kemenpera, Efendi Manurung, mengatakan, program pembangunan perumahan rakyat ini perlu dilakukan sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan pusat. Sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.
Disampaikan, program pembangunan perumahan rakyat ini perlu dilakukan kerjasama yang baik dan melibatkan semua lini baik pada komponen masyarakat dan pada pemerintah kabupaten dan provinsi. ”Sehingga nantinya pemerintah pusat tinggal melaksanakan secara baik juga terhadap program ini,” ujar Efendi Manurung di Hotel D’Maleo, Selasa (25/4).
Efendi pun menantang kepada peserta pertemuan ini untuk dapat mengusulkan kepada pihak Kementerian PU-Pera dengan didasari administrasi yang diajukan ke Menteri PU-Pera, sehingga itu akan dikabulkan. Karena pihak Kementerian PU-Pera harus memproses dengan berdasarkan data yang diajukan pemerintah kabupaten dan provinsi disertai proposal. Dan juga harus ada data pendukung, di antaranya kesiapan lahan.
Satker Perumahan Rakyat pada Dinas PU Sulbar, Rusgan Maula menyatakan, program pembangunan perumahan rakyat di wilayah Sulawesi Barat perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Sehingga data akuratnya ini selaku penopang dalam pengusulan ke Kementerian PU-Pera.
Untuk itu, Rusgan mengharapkan supaya pembangunan perumahan di wilayah Sulbar ini akan lebih direspon anggarannya dari kementerian jika ada dukungan data akurat dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Sulbar. (ala/mir/c)