Murid SD Rumpia Apo Belajar di Kolong Rumah

MAMUJU, BKM — Komisioner Ombudsman Perwakilan Sulbar akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Mamuju. Pemanggilan ini terkait masalah fasilitas sarana pendidikan di sekolah di tingkat SD di wilayah Kecamatan Kalukku. Dimana, ruang kelas yang ada terbilang kurang dan juga ruangannya tergolong kurang layak.
Maka kelas darurat hasil swadaya warga setempat yang selama ini digunakan sudah roboh.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, kepada BKM di kantornya, Kamis (28/4), mengatakan, menindaklajuti laporan warga yang diterima Ombudsman pada Rabu (27/4), dalam waktu dekat jajaran Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat, akan melakukan observasi lapangan guna mengumpulkan bukti, sebelum melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju. Hal itu dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan di Desa Pamulukang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berjalan dengan baik. Seperti kondisi sarana dan prasarana, tenaga pengajar serta fasilitas penunjangan lainnya.
”Berdasarkan informasi yang diterima Ombudsman, saat ini pihak SD Rumpia Apo memindahkan muridnya belajar di kolong rumah warga. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena kondisi bangunan darurat yang selama ini digunakan sebagai tempat belajar murid sudah roboh. Selain itu, meja dan kursi yang biasa digunakan murid juga sudah rusak sehingga murid belajar di lantai beralaskan tanah,” katanya.
Dikatakan, di beberapa daerah terpencil banyaknya sekolah yang minim fasilitas, akibat fungsi pengawasan Pelaksana Tekhnis Dinas Pendidikan ditingkat kecamatan tidak maksimal. ”Kasus yang terjadi di SD Rumpia Apo ini tidak akan terjadi jika KCD cepat berkoordinasi dengan bidang pendidikan dasar dinas pendidikan,” tuturnya.
Olehnya itu, Lukman berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju, segera mengatasi masalah minimnya fasilitas dan sarana sekolah yang ada di daerah ini, khususnya di SD Rumpia Apo. Jika tidak, maka pemerintah daerah utamanya dimas pendidikan bisa dituding tidak serius memperhatikan masalah pendidikan,” ujarnya. (ala/mir/c)