MAKASSAR, BKM — Kapolda Sulselbar, Irjen Pol Anton Charliyan turun langsung menemui massa buruh yang menggelar aksi demo di kolong jembatan flyover Jalan Urip Sumoharjo, Minggu (1/5). Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Buruh atau May Day.
Bersama Wakapolda, Brigjen Gatot Eddy Pramono, Anton yang baru menjabat Kapolda Sulselbar menyambangi para buruh. Anton mempersilakan mereka menggelar aksi dengan tertib dan tidak keluar dari komitmen.
”Silakan berorasi, namun jangan keluar dari komitmen. Batas waktu aksi hingga pukul 18.00 Wita. Kami tetap siaga dan melakukan pengamanan,” tegas Anton di depan para buruh.
Mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadvi Humas) Mabes Polri ini berharap, aksi ini berlangsung dengan aman. Sebanyak 1.375 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi.
Usai menemui buruh, Kapolda kemudian mengumpulkan personelnya. Selanjutnya, Anton berinisiatif memungut sampah yang berserakan di sekeliling pengunjukrasa.
Sebanyak 22 organisasi buruh terlibat dalam aksi May Day, kemarin. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat untuk Rakyat Indonesia (Samurai) ini, yakni GSBN, SPN, SMI, FMK-Makassar, SRIKANDI-FMK, KPO-PRP, PPR, SP ANGIN MAMIRI, FOSIS UMI, FBPN, PMII RAYON HUKUM UMI, FPPI, PEMBEBASAN, FMD-SGMK, GMPA, Perhimpunan Merdeka, YLBHM, SJPM, KIPAS, LBH Makassar dan PKMP DAM GRD.
Aksi damai ini sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara pengunjukrasa dengan polisi. Pemicunya, petugas kepolisian mencoba memberi akses jalan kepada pengendara untuk lewat di bawah flyover. Namun massa ngotot menutup ruas jalan tersebut.
Sambil meneriakkan kata-kata; demokrasi, para buruh dan mahasiswa bertahan dari dorongan sejumlah anggota polisi berpakaian uniform dan preman. Ketegangan ini memicu terjadinya kemacetan di Jalan AP Petta Rani menuju arah Jalan Sultan Alauddin dan Urip Sumoharjo. Beruntung, petugas lalulintas bisa mengurai kemacetan sehingga tidak berlangsung lama.
Sebelum melakukan arak-arakan ke bawah jembatan flyover, massa terlebih dahulu berkumpul di seputaran Monumen Mandala. Lokasi ini menjadi titik kumpul massa.
Ketua Umum Konfederasi Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Basri Abbas mengatakan, pihaknya sengaja menggelar aksi di flyover untuk menghargai pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) di hari Minggu, kemarin.
”Kita berkumpul di Monumen Mandala, selanjutnya ke jembatan flyover. Semua organisasi buruh berkumpul di flyover,” terang Basri.
Di bawah jembatan flyover, silih berganti buruh tampil menyampaikan orasinya. Mereka mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kaum buruh dengan merevisi Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Lembaga Negara.
”Selain itu, kami juga pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, menaikkan upah minimum menjadi 30 persen, menghentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, mendukung Tabungan Perumahan Rakyat untuk buruh serta lebih memperhatikan pelayanan kesehatan berupa BPJS,” tegas Basri dalam orasinya.
Sementara Hamka, Koordinator Lapangan Gabungan Serikat Buruh Nasional meminta kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran, dan perlindungan bagi buruh perempuan. Selain itu, juga mewujudkan pendidikan gratis, feminis, ekologis, demokratis, ilmiah, dan bervisi kerakyatan. Termasuk hapus sistem kerja kontrak (outsourching).
Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Andi Mallanti mengatakan, peringatan Hari Buruh menjadi momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Sebab saat ini kehidupan dan pendapatan sebagian besar pekerja di Kota Makassar masih pas-pasan.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dinilai Andi Mallanti tidak tidak efektif dan hanya sebatas penyesuaian. Karena seiring dengan kenaikan UM, harga kebutuhan pokok juga melonjak tinggi. Akibatnya, buruh tetap tidak dapat menikmati upah layak yang telah dinaikkan.
“Memang UMP naik, tapi kan tetap saja harga kebutuhan pokok ikut naik juga,” cetusnya.
Dari jumlah 12 ribu perusahaan yang ada di Sulawesi, lanjutnya, hanya sekitar 30 persen yang memberikan upah minimum. Selebihnya, memberikan upah di bawah standar.
“Buruh yang memiliki upah UMK saja kehidupannya masih pas pasan, bagaimaa dengan upah buruh yang di bawah UMP. Untuk itu, di Hari Buruh ini kami berharap kehidupan dan kesejahteraan para buruh bisa lebih diperhatikan,” tandasnya.
Para pengunjukrasa yang kompak mengenakan seragam berwarna merah membawa patung berukuran besar yang terbuat dari kayu dan kertas. Pada bagian atasnya terpasang dua foto presiden, masing-masing Presiden Amerika Serika Barrack Obama dan Presiden RI, Joko Widodo.
Rencananya, massa buruh hendak membakar boneka kayu dan kertas tersebut. Alasannya, mereka kesal terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap tetap gagal dan tidak pro rakyat.
Oleh pendemo, boneka tersebut sempat dibakar. Namun baru sedikit yang terbakar, polisi langsung datang dan kemudian memadamkannya.
Menyikapi aksi buruh ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinasnaker) Kota Makassar, Andi Bukti Jufri berjanji akan mengusulkan tuntutan para buruh untuk menghapus PP 78 tahun 2015 dan meniadakan tenaga kontrak dan outsourching.
”Tuntutan itu akan kami usulkan ke pusat,” ujarnya.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap perayaan Hari Buruh tidak hanya diperingati sebagai simbol perjuangan buruh. Namun juga sebagai ajang mengkonsolidasi emosional, menyempurnakan yang kurang serta terus berkomitmen untuk menyejahterakan buruh.
Selama ini, Syahrul menyadari jika buruh atau pekerja memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam peningkatan ekonomi di daerah ini. “Ekonomi makin membaik karena ada kontribusi hasil kerja industri dan aktiftias bisnis. Kalau ditelusuri siapa di balik itu adalah pekerja dan buruh. Mereka bagian dari pilar yang memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi,” ungkapnya di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Sungai Tangka, Minggu (1/5).
Dia mengaku bersyukur karena selama menjadi gubernur, bersama semua pihak, termasuk pengusaha dan perserikatan buruh, peringatan May Day setiap 1 Mei selalu berjalan baik, damai, dan santun.
Kekurangan dan tuntutan yang disuarakan para buruh merupakan bagian dari demokrasi, sepanjang dilakukan dengan cara baik dan santun.
Selama ini, lanjut Syahrul, pihaknya memerintahkan seluruh SKPD terkait, termasuk para bupati dan wali kota untuk memperbaiki yang dipandang perlu guna peningkatan kaum buruh.
Syahrul juga mengucapkan terima kasihnya, karena selama ini buruh mampu menjaga kepercayaan bisnis dan industri.
Terkait BPJS yang akhir-akhir ini kerap disuarakan para buruh, Syahrul mengatakan secara bertahap BPJS sudah harus menyentuh seluruh kalangan buruh.
“BPJS saya kira bertahap karena itu barang baru. Tapi saya rasa niatnya baik. Paling tidak, dengan BPJS, ada jaminan yang konsisten terhadap kesehatan mereka,” jelasnya.
Bukan hanya itu, BPJS ke depan diharapkan tidak hanya mengcover kesehatan, namun bisa menyiapkan perumahan yang bisa dijangkau untuk mereka. “Saya berharap Sulsel bisa jadi percontohan utama untuk itu,” tegasnya. (arf-ish-man-rhm/rus)
