MAKASSAR, BKM — Proses penyerapan anggaran dan realisasi fisik per SKPD di Sulawesi Selatan ternyata belum maksimal.
Melewati triwulan pertama, realisasi hanya 14,01 persen dengan anggaran yang terserap sebesar Rp967 miliar dari total Rp6,901 triliun APBD 2016.
Untuk realisasi fisik hanya mencapai 17,27 persen. Angka ini sebenarnya meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 12 persen. Namun demikian, masih ada beberapa SKPD yang realisasi fisik dan serapan anggarannya hanya mencapai 5 persen.
Yang paling rendah adalah Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, realisasi fisik 2,12 persen dengan serapan anggaran hanya mencapai 2,11 persen. Dari total pagu Rp169,75 miliar yang digunakan baru Rp3,58 miliar.
Adapun yang paling tinggi realisasi anggarannya adalah RS Ibu dan Anak dengan realisasi fisik sebesar 24,18 persen. Meski demikian serapan anggarannya baru mencapai 8,61 persen atau Rp4,7 milliar dari pagu Rp54,63 milliar.
Sekertaris Daerah Sulsel, Abdul Latif dalam sambutannya saat rapat evalusi triwulan I mengatakan setiap SKPD memperbaiki manajemen pengelolaan keuangannya. Sehingga kendala administratif, prosedural, birokrasi dan sebagainya bisa diselesaikan.
“Kita berharap program pemerintah dapat berjalan lancar, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya. Karena itu sangat penting dilakukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk saling mendukung,” kata Latif di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin, 2 Mei.
Lebih jauh, mantan Kadis Bina Marga ini mengungkapkan fokus pemerintah provinsi saat ini adalah mempercepat program yang bersifat fisik. Utamanya yang dialokasikan di daerah kabupaten/kota.
Sementara itu, Kadis Tarkim Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan penyebab pihaknya masih rendah realisasi fisiknya, dikarenakan hampir semua program yang ada merupakan program hibah. Ini menurutnya, membutuhkan proses yang panjang dengan persyaratan lebih banyak.
“Saya sudah perkirakan akan begitu di awal tahun. Pasalnya untuk belanja hibab, belum bisa dikelola jika tak memenuhi syarat. Harus dilakukan survei dan investegasi,” ungkap Bakti.
Lebih jauh, menurut Andi Bakti salah satu proyek besar yang terhambat adalah kelanjutan pembangunan Wisma Negara di kawasan CoI. Pasalnya, saat proses pengerjaan dihentikan sementara waktu karena adanya proses hukum yang berjalan.
Berdasarkan data hasil kinerja SKPD yang dirilis oleh Bapeda masih ada dua Biro yang belum memberikan realisasi kinerjanya, yaitu Biro Pemerintah Umum dan Biro Humas dan Protokol.
Kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel, Denny Irawan mengakui jika ada miskomunikasi antara pihaknya dengan Bappeda sehingga laporan serapan anggaran dan realisasi fisik terlambat masuk. Menurutnya, saat ini sudah 5,26 persen anggaran yang digunakan pihaknya.
“Saat ini sudah 5,26 persen keuangan dan fisik 15 persen atau total Rp575,784 juta dari jumlah pagu anggaran Rp10,943 M. Ada beberapa program yang prosesnya sudah jalan namun pembayarannya belum dicairkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo sempat menegur beberapa SKPD yang tak maksimal dalam penyerapan anggaran menjelang berakhirnya triwulan I. Bahkan teguran keras sempat dikeluarkan oleh SYL. (rhm/war)