MAMUJU, BKM — Persoalan peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Sulbar masih menjadi harapan bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang. ”Masalah pendidikan saat ini masih kita harapkan dapat berjalan secara baik sesuai harapan generasi kita. Untuk itu, kita terus mendorong harapan besar kepada pemerintah untuk tetap mengedepankan masalah pendidikan ini. Utamanya di Sulbar,” kata pemerhati pendidikan, Amri Marui, di Mamuju, Senin (2/5).
Abd Samad selaku Dewan Pendidikan Sulbar mengatakan, dalam peningkatan kualitas pendidikan, pihaknya selaku dewan pendidikan Sulbar sangat mengharapkan peran para pendidik, yakni para guru untuk dapat meningkatkan perannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku pendidik.
”Langkah ini kita harapkan dapat lebih meningkatkan kualitas generasi kita,” ujarnya.
Syahrir selaku Rektor Unika Tomakaka, menyampaikan, sebuah proses pendidikan pada manusia itu, yakni dapat memanusiakan manusia terhadap pendidikan itu. Saat ini, penting bagi pelaku pengambil kebijakan untuk melakukan diskusi dalam membicarakan masalah penegakan terhadap kemajuan pendidikan.
”Pendidikan itu jangan sebagai tameng saja. Tapi harus diselaraskan sesuai harapan bagi generasi kita sekarang ini. Desain pendidikan itu harus dilakukan dengan nilai yang nyata terhadap peran pendidikan di daerah ini, yakni Sulawesi Barat,” paparnya.
Syahrir menjelaskan, peran dewan pendidikan harus ada kejelasan dan dukungan anggaran. Sehingga programnya akan ada dan jelas. Yakni melalui program desain yang dituangkan dalam pendidikan utamanya di Sulbar ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Musakkir Kulasse, mengatakan, pihaknya akan menjalankan tugas menangani pendidikan. Termasuk termasuk penanganan tingkat SMA dan SM. Terhadap penanganan pendidikan ini berdasarkan pada UU 23 tahun 2014. Ia pun berjanji akan meningkatkan peran pendidikan termasuk pada peningkatan kualitas dan peran guru yang akan dilakukan secara pemerataan,” kata Musakkir Kulasse.
Diungkapkan, pihaknya telah mendapatkan anggaran sebesar Rp134 miliar untuk penyerahan SMA dan SMK pada sarana serta prasarana akan mendapatkan dukungan dana sekitar 40 persen. Sedangkan di perguruan tinggi itu beda. Karena itu menjadi otonom pada universitas itu sendiri. ”Saat ini, tidak ada lagi anak usia sekolah SD sampai SMA yang tidak bersekolah. Karena kita sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam program kembali bersekolah. Dan telah berhasil dilakukan di daerah Sulbar,” ujarnya. (ala/mir/c)