DIREKTUR Riset dan Data Kopel Sulawesi, Muhammad Akil Rahman mengatakan, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan pemerintah kota termasuk mengevaluasi kinerja 52 SKPD dan SKPD yang mendapatkan rapor merah.
“Kepemimpinan dua tahun DIA, masih banyak yang harus di kerja Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Wali kota juga masih terlihat jalan sendiri dalam menjalankan program kerjanya. Wali kota juga belum maksimal mendistribusikan peran baik ke wawali maupun SKPD ,” katanya.
Akil juga menambahkan, mengurai macet, pembenahan transportasi dan infrastruktur jalan, dan sampah juga belum maksimal berjalan.
“Kesiapan birokrasi untuk implementasi program yang berangkat dari visi-misi DIA selain MTR (Makassar Tidak Rantasa), menyangkut infrastruktur belum terlihat, misalnya soal transportasi publik yang murah dan efektif dan berkontribusi untuk mengurai kemacetan,” ungkapnya.
Jika berangkat dari visi dari Wali Kota Makassar yang ingin mewujudkan kota dunia untuk semua, tata lorong bangun kota dunia masih menjadi harapan. Sedangkan misinya ingin merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia dan mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi juga masih sebatas harapan.
“Makassar menuju bebas pengangguran, menjanjikan jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua, pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam, deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah, sampah kita tukar beras, training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan, rumah kota murah untuk rakyat kecil dan hidup hijau dengan kebun kota, belum terlalu berjalan maksimal,” ujarnya.
Ada-pun janji yang juga belum dilaksanakan diantaranya meningkatkan pelayanan publik langsung ke rumah, bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar Cyber City” dan bentuk Makassar incoorporated dan Bank of Makassar, tutupnya.(ita/war)