Libatkan Birokrat Membuat Citra Negatif SYL

MAKASSAR, BKM — Keikusertaan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada kampanye Syahrul Yasin Limpo dalam kapasitasnya sebagai calon ketua umum Partai Golkar, menuai kecaman. Salah satunya dari Forum Informasi Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK-Ornop) Sulsel.
Ketua FIK-Ornop Sulsel, Asram Jaya menegaskan, birokrat dalam pimpinan SKPD tidak dibenarkan ikut terlibat dalam kampanye politik. Termasuk pada kampanye SYL sebagai caketum Partai Golkar yang berlangsung di Medan.
”Sangat jelas aturan tentang tugas pokok dan fungsi PNS. Mereka harus mengutamakan tugas dan fugsinya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Tidak dibenarkan mereka melibatkan diri dalam kampanye politik,” tegas Asram Jaya, Selasa (10/5).
Untuk itu, Asram mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menyikapi keterlibatan pimpinan SKPD dalam kampanya politik. Jika terbukti, harus ada sanksi yang diberikan. ”Kemenpan harus bersikap tegas dan memberi sanksi,” tandasnya.
Asram menjelaskan, sudah jelas dalam aturan bahwa pimpinan SKPD dan birokrat lainnya tidak bisa ikut terjun langsung di arena politik. Apapun bentuknya, walau wujudnya hanya sebatas solidaritas semata. ”Solidaritas politik tetap wilayah politik, beda jika solidaritas kemanusian,” cetusnya.
Ia menambahkan, sebagai calon ketua umum Golkar, SYL sebaiknya memperlihatkan sikap pemimpin yang punya kompetensi dan integritas. Bukan justru menurunkan kualitas kepemimpinannnya.
”Dengan melibatkan kalangan birokrat dalam arena politik internal partai justru akan membuat citra negatif SYL. Sebab melibatkan birokrasi dalam arena politik internal partai tersebut, itu jelas melanggar etika pemerintahan dan aturan main yang ada.
Bahkan lebih jauhnya lagi, bisa ditafsirkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan itu dapat merusak citra SYL sebagai calon ketum Golkar,” bebernya.
Ketua Ombudsman RI Sulsel, Subhan yang dihubungi terpisah juga menyayangkan pelibatan diri sejumlah pimpinan SKPD dalam kampanye SYL sebagai caketum Partai Golkar.
”Ini sudah masuk dalam kategori politisasi birokrasi. Kepala SKPD seharusnya tidak terlibat dalam proses kampanye itu, dikarenakan mereka PNS. Tugasnya adalah memastikan semua urusan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan normal seperti biasa,” jelas Subhan.
Diapun meminta kepada pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Sulsel untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan SYL sebagai caketum Partai Golkar. ”Biarkan tim pemenangan dan anggota partai yang bekerja untuk calon ketum Golkar. Ingat, PNS tidak boleh sama sekali terlibat, karena ini perhelatan politik,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Sulsel, Tautoto Tana Ranggina yang diketahui ikut saat SYL berkampanye di Medan, menegaskan bahwa tidak ada kepala SKPD pemprov yang menjadi tim pemenangan SYL. Namun dia tidak menampik jika dirinya datang ke lokasi kampanye.
”Saya rasa ini wajar saja. Kami bukan mengkampanyekan. Kami secara pribadi masing-masing memberikan semangat saja,” kelitnya.
Hal senada datang dari kalangan anggota DPRD Sulsel. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah mengatakan, jika dukungan pejabat itu sifatnya pribadi tidak menjadi soal, sepanjang hal itu tidak masuk dalam ranah politik praktis.
Meski begitu, ia tetap mengingatkan agar pejabat tersebut lebih mengedepankan tugas pokok dan fungsinya di pemerintahan untuk kepentingan rakyat banyak.
“Kalau dukungan pribadi memang tak masalah. Tapi perlu diingat, setiap pejabat harus mengutamakan tupoksinya. Dukungan ke Pak Syahrul itu tidak perlu terlalu demonstratif,” ujar Ni’matullah yang juga legislator Partai Demokrat Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Sulsel lainnya, Yusran Sofyan juga berharap pimpinan SKPD memperhatikan tupoksinya. Sementara legislator PKS Sulsel, Ariady Arsal bersikap datar.
“Mungkin mereka hadir untuk memberi semangat kepada Pak Gub. Kalau kedinasan tentu itu tak tepat,” jelas Ariadi yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sulsel, kemarin.
Terkait kesiapan SYL untuk menghadapi Munaslub di Nusa Dua Bali 13 hingga 17 Mei mendatang, tim pemenangan SYL untuk Golkar 1, Farouk M Betta mengklaim bila “Komandan” sudah memetik tiga poin dari tujuh rivalnya sebelum bertarung. “Poin pertama saat SYL kukuh tak ingin membayar mahar meski 1 rupiah. Kedua, sikap mengalah SC yang meloloskan Komandan sebagai kandidat nomor urut 8, serta pada kampanye visi misi di Medan Sumatera Utara, menjadi panggung buat komandan,”jelas ketua DPRD Makassar ini. (mat-jun-rhm/rus)