Oknum BPN Disebut Terlibat Penjualan Aset Pemkot

MAKASSAR, BKM — Panitia Khusus (Pansus) Pencari Aset Kota Makassar di DPRD mengklaim adanya oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menjadi dalang hilangnya aset pemkot. Mereka disebut lengah dalam terjual dan beralihnya sejumlah aset milik pemkot ke tangan pihak ketiga ataupun pengusaha.
Anggota pansus, Zaenal Beta mengatakan, peranan BPN sangat kuta untuk memberikan legitimasi kepada pengusaha. Terbitnya alas hak kepemilikan terhadap aset yang dikuasai oleh orang lain atau pengusaha, tidak lepas karena permainan oknum BPN yang tidak mencari data akurat. Termasuk menelusuri aset tersebut.
“Seharusnya BPN dapat menekan potensi hilangnya aset pemkot. Selain pejabat Pemkot Makassar yang paling bertanggungjawab, BPN tentunya ikut dalam masalah ini,” ujarnya di DPRD Makassar, Rabu (25/5).
Legislator Fraksi PAN ini menilai, banyaknya aset pemerintah hingga masyarakat yang bersengketa dengan pengusaha, tidak lepas dari kecorobahan BPN. Bahkan beberapa aset yang telah direkomendasikan oleh DPRD untuk dihentikan pembangunannya, salah satunya disebabkan oleh BPN yang mengeluarkan hak milik kedua setelah hak milik yang dikantongi pemkot.
“Itu fasum Tello, sudah jelas-jelas taman bermain dari dulu. Tiba-tiba ada yang klaim dengan dasar sertifikat. Begitu pula dengan Terminal Toddopulli yang jelas-jelas dikuasai pihak ketiga, dan pemerintah membiarkannya begitu saja. Maunya, ambil alih aset itu dan jadikan RTH (Ruang Terbuka Hijau),” tandasnya.
Atas kecurigaan itu, Zaenal Beta akan menawarkan kepada pansus pencari fasum-fasos untuk memanggil BPN dan terlibat dalam pembahasan jika sudah memasuki pada tahap aset. Mereka diminta untuk bertanggung jawab atas keberaniannya menerbitkan alas hak yang baru.
Sementara Wakil Ketua Pansus Fasum Fasos, Basdir mengungkapkan, hilangnya sejumlah aset pemkot tidak terlepas dari aparat pemerintahan yang ikut bermain. Sebab yang paling tahu soal inventaris aset yang tidak beralas hak adalah aparat pemerintahan itu sendiri.
“Siapa lagi yang paling tahu aset yang tidak memiliki sertifikat kalau bukan aparat itu sendiri. Jadi kalau mau transparan, di pansus inilah kita akan buka-bukaan soal aset dan sertifikat yang tidak jelas juntrungannya,” cetus Basdir.
Saat ini, tambah legislator Demokrat itu, pansus pencari fasum dan fasos masih menunggu kordinasi dari seluruh pimpinan daerah di Makassar untuk melakukan pertemuan dengan melibatkan BPN, kejaksaan dan polisi. Pelibatan mereka dinilai sebagai langkah paling stategis untuk merebut kembali aset milik pemerintah.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga menginstruksikan pansus untuk melibatkan BPN. Kecurigaan Wali Kota yang berlatar belakang arsitek itu sama dengan DPRD, yakni adanya oknum BPN yang terlibat dalam penjualan aset. (ita/rus)