Dukungan Anggaran Pemkab Hambat Program KKBPK

MAKASSAR, BKM — Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) hingga saat ini masih menuai kendala. Salah satu hambatan yang cukup besar dirasakan adalah dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten (pemkab) yang dipandang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung program KKBPK.
Selain itu, jumlah tenaga lapangan KB yang dari tahun ke tahun semakin berkurang, sehingga rasio antara jumlah PLKB dengan desa tidak memenuhi standar minimal, yaitu 1 PLKB melayani dua desa.
”Bervariasinya nomenklatur SKPD KB di kabupaten/kota juga sebagai salah satu penghambat dalam pengelolaan program KKBPK,” kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang diwakili Asisten II, Abd Haris pada pembukaan Rapat Kerja Daerah Program KKBPK Provinsi Sulsel di Makassar, Kamis (26/5).
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Hj Rini Riatika Djohari mengakui, selama sepuluh tahun terakhir, kinerka program KKBPK masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Terutama terkait dengan masih rendahnya capaian target/sasaran RPJMD 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014 bidang kependudukan dan KB.
”Hal ini disebabkan karena sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah belum optimal dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK. Ini berimplikasi pada kurang optimalnya program dan kegiatan KKBPK di lini lapangan, sehingga berdampak pada pencapaian target-target yang tertuang dan rencana strategis yang cenderung terjadi disparitas yang lebar pada beberapa indikator,” jelas Rini.
Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat, Ambar Rahayu yang hadir dalam Rakerda ini menyebutkan, salah satu kegiatan priroitas yang sangat strategis untuk dilaksanakan bersama-sama saat ini adalah Kampung KB.
Kegiatan yang merupakan direktif presiden ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, atau yang setara melalui program KKBPK, serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
”Secara khusus, Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat, agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai indikator, baik dari bidang pengendalian penduduk dan KB maupun indikantor lintas sektoral,” kata Ambar.
Kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, Sestama berharap dapat memasukkan isu-isu pengendalian penduduk dan KB ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017. (*/rus)