MAMUJU, BKM — Kedatangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexsander Marwata, ke Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar, disambut sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Geranat Sulbar. Mereka menuntut penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi di Mamuju. Di antaranya masalah reklamasi Pantai Manakarra dan pembangunan gedung kesenian Provinsi Sulbar yang dinilai ada dugaan penyimpangan.
”Kami datang untuk menyampaikan adanya beberapa dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Mamuju. Di antaranya kasus reklamasi Pantai Manakarra dan kasus gedung kesenian Provinsi Sulbar. Kami mendesak kepada KPK dan Kapolda Sulbar yang baru untuk mengusut permasalahan yang ada di Sulbar tahun 2008. Misalnya gedung kesenian Sulbar yang tidak tuntas dan tidak mampu difungsikan karena dinilai tidak selesai. Reklamasi pantai ini tidak memenuhi standar Amdal dan tidak masuk dalam aset daerah pada reklamasi pantai yang ada di Mamuju ini,” kata Munsir, koordinator lapangan (Korlap) saat menyampaikan orasinya di depan kantor gubernur Sulbar, Kamis (2/6) kemarin.
Munsir menegaskan, penegak hukum harus mampu menuntaskan persoalan hukum yang telah diduga ada indikasi merugikan uang negara dan merugikan masyarakat Sulbar. Termasuk persoalan reklamasi pantai Manakarra dan pembangunan gedung kesenian Sulbar yang dinilai tidak tuntas dan tidak bisa dimanfaatkan.
Wakil Ketua KPK RI, Alexsander Marwata, ketika diminta tanggapannya soal reklamasi pantai Manakarra Mamuju di kantor gubernur Sulbar, kemarin, menjelaskan, tingkat permasalahannya di antaranya masalah amdal. Sedikitnya ada enam kasus dari Sulbar yang dilaporkan dan masuk di KPK terindikasi penyimpangan.
”Itu sudah dilakukan tahapan proses pada KPK. Hanya saja, tidak serta merta saat ini langsung dipaparkan. Karena permasalahan yang ditangani KPK, itu tidak langsung diumumkan tanpa ada bukti akuratnya,” tegasnya. (ala/mir/c)