TAKALAR, BKM — Sejumlah kepala desa menyoroti proyek pengadaan buku perpustakaan desa senilai Rp25 juta per desa. Mereka menilai jika proyek ini terkesan dipaksakan oleh beberapa oknum pejabat di lingkup Pemkab Takalar yang menginginkan proyek itu dibiaya melalui Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2016.
“Ini terkesan dipaksakan. Apalagi pengadaan buku ini tidak dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDS), maka pihak keuangan tidak mau memverifikasi draf APBDS,” keluh salah satu Kades di Kecamatan Polongbangkeng Utara yang minta namanya tidak disebutkan, Kamis (9/6).
Dia juga mengatakan, bahwa pengadaan buku perpustakaan yang mencapai nilai fantastis tidak ada dalam regulasi program prioritas penggunaan dana desa, sehingga menurutnya pengadaan buku tersebut hanya dijadikan alat untuk keuntungan sejumlah pihak ditingkat Kabupaten,
“Jelas peruntukan dari program buku perpustakaan ini tidak tepat, lebih tepatnya jika anggaran sebesar 25 Juta diarahkan kepembangunan infrastruktur, lagian program ini tidak tertuang dalam.APBDS,” urainya didampingi tenaga pendamping ADD.
Terpisah, Kasubag Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tajuddin yang dikonfirmasi via telpon pribadinya mengatakan, pengadaan buku perpustakaan desa tersebut bukan lagi wewenang tata pemerintahan, tetapi sudah ditangani Kantor Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMDK).
“Ada memang program pengadaan buku perpustakaan desa sebesar 25 Juta yang dibiayai oleh anggaran dana desa (ADD), tetapi program itu ditangani oleh PMDK. Silahkan konfirmasi pada bidang bersangkutan,” tandas Tajuddin.
Sementara Kepala Kantor PMDK, H Andi Guntur Hakim maupun Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Rusdi Said hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi, lantaran ponsel pribadi keduanya tengah tidak aktif. (*)