MAKASSAR, BKM– Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar telah menetapkan jadwal agenda kegiatan untuk 50 anggota dewan selama bulan ini.
Namun dalam jadwal yang disepakati itu tidak ada agenda penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda).
Ketua Bamus DPRD Makassar, Eric Horas mengatakan pada bulan ini pihaknya memang konsentrasi pada agenda penyerapan aspirasi atau reses kedua.
Ia mengganggap kegiatan itu sangat sifatnya urgen dilaksanakan dalam menyikapi seluruh permasalahan yang selama ini dilakukan dewan.
“Kita belum tahu kepastian seluruh Proglegda, Jadi mulai 20-26 Juni dewan fokus reses, nanti para ketua pansus kita akan panggil terkait pengesahan beberapa ranperda yang akan Diparipurnakan,” kata Eric di Gedung DPRD Makassar, Jumat (10/6).
Wakil ketua DPRD itu melanjutkan, agenda itu untuk menindaklanjuti sejumlah pembangunan yang sementara berjalan. Reses tidak hanya difokuskan penyerapan aspirasi masyarakat lewat diskusi publik, tapi lebih pada ke lapangan mengawasi sejumlah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
“Mereka juga diminta mengawasi semua proyek di dapilnya masing-masing, termasuk melaporkan jika ada kwalitas yang tidak sesuai kontrak,” paparnya.
Sementara itu koordinator Bamus lainnya, Indira Mulyasari Paramastuti Ilham membenarkan belum adanya jadwal penepatan yang ditetapkan bamus karena ranperda yang sudah dinyatakan final masih dalam tahap asistensi di Provinsi Sulsel.
Menyikjapi hal itu, Kopel Indonesia menilai DPRD tidak maksimal dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Sebab, hingga masuk pada Juni ini kinerja legislator dalam menyelesaikan ranperda belum terlihat.
“Selama kurang lebih enam bulan bekerja, hanya satu ranperda yang diselesaikan, itu tanda-tanda tidak maksimal,” kata Musaddaq.(ita/war)