JELANG pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016, anggota DPRD Kota Makassar menegaskan tak ingin kecolongan akan munculnya anggaran siluman.
Badan Anggaran (Banggar) meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun pengusulan anggaran secara mendetail. Sementara pembahasannya baru akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.
Olehnya itu, Pemkot Makassar tetap diminta mempersiapkan draf sebelum waktu pembahasan dilaksanakan agar tidak terjadi seperti tahun sebelumnya yang mengalami keterlambatan pembahasan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar), Susuman Halim mengatakan, realisasi belanja saat ini hingga masuk pertengahan 2016 masih dibawah 30 persen, hasil yang belum maksimal itu hampir sama di setiap SKPD.
“Target kami Agustus, agar program yang lain bisa terlaksana sebelum masuk pembahasan APBD-P 2016. Tahun kemarin terlambat pembahasan, sehingga kita harap tahun ini tidak terulang. Termasuk munculnya anggaran yang tidak jelas “siluman”,” kata Susuman Halim digedung DPRD Makassar, Kamis (16/6).
Wakil Ketua Komisi A itu menambahkan, pemkot tidak dapat membelanjakan anggarannya pada pos lain tanpa kesepakatan banggar, jika hal itu terjadi maka anggaran yang digunakan telah menyalahi aturan dan dapat dilaporkan kepihak yang berwajib.
“Pemkot tidak diberi kewenangan menggunakan anggaran sepersen-pun tanpa pembahasan di DPRD, jadi segala program harus melalui persetujuan DPRD,” ujarnya.
Sugali sapaan akrab Susuman Halim juga meminta, seluruh draf APBD Perubahan harus direvisi total sebelum disedorkan ke DPRD untuk kembali dibahas bersama di Banggar.
Ia tidak menginginkan adanya nomenklatur yang sama saat pembahasan APBD Perubahan pada 2015. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurutnya, harus berfikir kreatif tentang program yang layak dengan waktu yang tidak terlalu lama.
“SKPD itu eksekutor. Mereka yang mengetahui semua anggaran yang tersisa, adapun DPRD hanya dapat menambahakan program lain hasil dari reses di lapangan,” singkatnya.
Sugali juga berharap agar pemkot tidak banyak memprogramkan agenda yang sifatnya seremoni pada akhir tahun. Seperti agenda diskusi, workshop dan kunjungan ke luar kota. Ia meminta agar program nanti lebih pada pembangunan infrastruktur serta pembenahan pelayanan lainnya. Hal itu dianggap daripada acara diskusi yang diselenggaran di hotel dengan anggaran yang cukup besar.
“Ini kami tekankan agar kejadian pada 2015 tidak diulangi 2016 ini yang lebih banyak agenda serimonial daripada memperjuangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Terpisah, Koordinator Badan Musyawarah, Eric Horas mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan agenda pembahasan APBD Perubahan jika pemerintah sudah menyedorkan drafnya ke dewan. Politisi Partai Gerindra itu juga berharap agar draf tersebut diserahkan sebulan sebelum pembahasan berlangsung.
“Kalau Agustus dilaksanakan, maka paling lambat Juli seluruh draf sudah di DPRD, jadi tidak ada yang boleh terlambat dengan alasan apapun. Ini peringatan untuk SKPD untuk bersiap-siap,” jelasnya.(rhm-arf-ita/war)