MAKALE, BKM — Pengelolaan kampus UKI Toraja kurang mendapat kepercayaan dari mahasiswa karena kuatnya teror dan intimidasi kepada mahasiswa. Akibatnya puluhan pengurus senat mahasiswa HMTS, HIMATIKA, HMPGSD, SPT, IMTB, HIMABIG, SMFP, dan SMFKIP, serta HMPBSI menggelar demo di DPRD dan Pemkab Tana Toraja, , baru-baru ini.
Kisruh berkepanjangan di UKI Toraja bermula saat 6 mahasiswa keluarkan papan nama ruangan dikampus plaza kolam Makale yang identik dengan nama pendiri UKI.
Ke-6 mahasiswa diancam di DO namun dianulir karena kuatnya tekanan dan solidaritas dari rekan mahasiswa antarfakultas.
Masih toleransinya pihak kampus kepada dosen predikat S1 bertentangan dengan UU Nomor 14 tahun 2005 dosen pendidikannya paling rendah S2 juga tidak luput dari tuntutan dan sorotan mahasiswa.
Pasalnya, kondisi di kampus UKI kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat ditekan, sehingga aturan kampus selalu mengancam mahasiswa di drop out. ”Itu bukan tindakan mendidik melainkan ancaman yang sangat merugikan,” tandas Arkelaus.
Aksi damai mahasiswa memperjuangkan keadilan, lanjut Arkelaus langsung di respon DPRD dengan melakukan mediasi dengan kampus UKI Toraja dan Yayasan mengevaluasi aturan membatasi hak mahasiswa mengeluarkan pendapat.
Selain itu, intimidasi pihak kampus selalu mengancam mahasiswa di drop out, mencopot dekan FKIP, dosen bertitel S1 diganti, menolak aturan pedoman organisasi kemahasiswaan dari pihak kampus, dan pengelolaan anggaran kampus transparan dan akuntabel.
Komisi II DPRD Tana Toraja saat menerima para mahasiswa menegaskan otoritas kampus tidak boleh campur tangan orang lain. Namun karena ke DPRD menyampaikan aspirasinya kami tampung dan berjanji tindaklanjuti ke pihak kampus dan yayasan.
”Semua aspirasi wajib ditindaklanjuti agar ada solusi, sehingga persoalan di kampus UKI itu tugas kita bersama untuk dicari solusi penyelesaiannya, karena yang menimba ilmu disana anak kita semua,” tandas Yosephine.
(gus).