MAKASSAR, BKM–Rumah Potong Hewan (RPH) Tamanggapa tidak lagi terawat dan terlihat jorok. Selain bangunannya yang tak layak lagi, bau menyengat juga tercium sampai di dekat lokasi pemukiman penduduk.
Karena kondisi bangunan RPH tak layak itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mengeluhkan dan menyayangkan kinerja direksi Perusda RPH yang belum maksimal.
Dari pantauan BKM, beberapa bagian bangunan RPH rusak, seperti bagian plafon terlihat bolong dan pada bagian atap beberapa sengnya sudah tua.
Pada bagian dalam bangunan ini, lantainya ada yang berlubang.
Kesan tidak terawat paling terlihat dari menumpuknya limbah dari kotoran hewan yang telah dipotong.
Selain itu, pada beberapa sudut tampak potongan organ dan bagian tubuh dari hewan yang sudah di potong berserakan dimana-mana.
Tidak itu saja, sanitasi disekitar RPH juga buruk. Karena saluran pembuangan limbah belum dimiliki RPH. Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Jufri Pabe mengatakan, setelah adanya pengganti Direktur Utama dari Sudirman Lanurung ke Sofyan Djalil yang menjabat Plt Dirut RPH, tempat pemotongan yang dikelola PD RPH Makassar semakin tidak terawat lagi. Nyaris seluruh wilayah terdapat bauh menyengat dampak dari kotoran hewan yang tidak terkelola dengan baik.
“Jarang dibersihkan, pokoknya tambah rantasa (jorok) akibat limbah kotoran yang tidak dibersihkan. Bagaiamana mau bertambah PAD disana kalau pimpinan yang ditugaskan kesana orang yang tidak tahu sama sekali pemotongan dan pemeliharaan bangunan disana,” ungkapnya saat di DPRD Makassar, Selasa (21/6).
Lanjut Legislator Fraksi Hanura itu, bahwa keberadaan tiga direksi saat ini juga tidak dapat membawa perubahan signifikan. Jufri bahkan
meragukan hasil lelang yang dilakukan Pemkot Makassar melalui tim seleksi.
“Pemkot ini telah mengirim menjabat PD RPH orang tidak tepat. Mereka tidak punya latar pengetahuan mengelolaan RPH menjadi uang. Adapun PLT Sofyan Djalil tidak tahu menahu mengurus RPH,” jelasnya.
Menurut Ketua Asosiasi Pemotong Hewan Makassar ini menambahkan, tinggal darah hewan yang tidak dapat dijadikan uang di pemotongan itu.
“Kotoran sapi misalnya, itu dapat diolah menjadi pupuk yang berkwalitas. Nilai itu disebutkan dapat mencapai jutaan rupiah per hari jika diolah dengan baik,” ujarnya.
Kedua menurut Jufri, yang tidak kalah mahal jika diolah adalah kulit sapi. Hanya saja, mesin pengelolaan kulit yang sudah dibeli oleh pemkot tidak dapat difungsikan hingga mengalami kerusakan. Padahal, rencana awal dengan adanya mesin pengelolaan kulit penghasilan PAD meningkat pesat, sebab kulit sapi itu rencana akan dibuat pakaian, tas mewah, dompet, dan lainnya.
Sebelumnya, salah seorang pengusaha hewan, Ahmad Dg Lala yang juga Koordinator Pengusaha Pemotongan Hewan di RPH mengatakan, RPH sudah perlu dibenahi. Alasannya, fasilitas seperti tempat memotong sapi sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Cotohnya kata Ahmad, untuk perlakuan hewan harus ada kandang peristirahatan sebelum dipotong, dan setelah dipotong dimasukkan di ruang untuk melayukan.
“Ini yang harus diperhatikan pengelola RPH sebelum daging tersebut dijual ke konsumen,” ujarnya.
Selain itu, RPH juga tidak memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL). Padahal IPAL wajib ada, agar limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan sekitar.
“Perusda selaku penyedia sarana dan prasarana di RPH seharusnya melengkapi sarana tersebut, termasuk menjaga RPH selalu bersih. Namun, sejak keberadaan RPH Tamangapa selama 26 tahun ini tidak ada lagi pembenahan,” ujarnya.(ita/war)