GOWA, BKM — Pengurus Lembaga Kerajaan Adat (LKA) Gowa mengancam akan memboikot Kantor Lurah Sungguminasa. Ancaman itu menyusul keluhan pengurus LKA yang mengaku dipersulit dalam mendapatkan surat keterangan domisili.
Andi Baso Machmud selaku Ketua LKA Gowa mengaku tidak habis pikir dengan sikap pihak kelurahaan yang mewajibkan lembaganya memiliki surat keterangan domisili untuk pengurusan NPWP (pajak) sebagai syarat mendaftar sebagai lembaga resmi di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gowa.
“Saya sudah beberapa kali datang ke kantor lurah dan meminta surat keterangan domisili namun selalu dipersulit oleh Lurah Sungguminasa, Rahmawati. Saya heran saja, dalam lampiran persyaratan pembentukan lembaga itu ada beberapa itrm persyaratan,” keluh mantan Bupati Gowa ini di Sekretariat LKA Gowa Jl Basoi Dg Bunga, Sungguminasa, Sabtu (26/6).
Dia juga menilai, syarat LKA yang harus terlbih dahulu terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Sulsel adalah hal yang mengada-ada. Menurutnya, setiap pengurusan administrasi dilakukan dari tingkat bawah sebelum naik ke tingkat provinsi.
“Setahu saya segala sesuatu pengurusan berkas itu dimulai dari bawah baru ke tingkat atas. Disitulah saya anggap alasannya terlalu dibuat-buat dan kesannya memang mempersulit saja,” ungkap Andi Baso Machmud yang juga mantan Kepala Bakesbangpol Sulsel itu.
Di tempat yang sama, Andi Hasanuddin ABE selaku unsur Pengurus LKA Gowa menambahkan, selain telah mendatangi lurah untuk meminta keterangan, pihaknya juga mendatangi kantor camat setempat, namun alasannya juga sama-sama dan terkesan mempersulit.
“Saya heran saja kenapa bisa begini. Padahal kita ini mau mengurus NPWP sebab kita ini warga negara yang taat pajak. Saya pun menilai pastilah urusan kami ini mentok disebabkan dikait-kaitkan dengan Ranperda LAD (Lembaga Adat Daerah) yang akan dibentuk pemerintah daerah,” kata Andi Hasanuddin ABE.
Sementara itu Lurah Sungguminasa, Rahmawati yang berusaha dikonfirmasi tidak dapat dihubungi. (sar/ril)