MAMUJU, BKM — Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor bupati Mamuju. Kunker ini dimaksudkan untuk membahas sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan publik di kabupaten Mamuju. Di antaranya terkait tindakan pelanggaran maladminsitrasi yang melibatkan pejabat publik dan sejumlah unit layanan publik lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.
Dalam pertemuan dengan bupati Mamuju, pihak Ombudsman melakukan pemaparan sekitar 114 laporan dari kabupaten Mamuju yang diterimanya, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, catatan sipil, perizinan, termasuk layanan rumah sakit. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki sektor layanan publik di daerah tersebut.
Bupati Mamuju, Habsi Wahid, mengatakan, Pemkab Mamuju sangat mendukung upaya perbaikan layanan publik di daerahnya. ”Kami menyadari terdapat banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga melalui sinergi dengan ombudsman, dapat memberikan masukan dan saran terkait pencegahan tindak maladminsitrasi, tindak pidana korupsi termasuk pencegahan tindak kriminal lainnya,” tutur Habsi.
Selama ini, lanjut Habsi, hubungan antara Pemkab Mamuju dengan Ombudsman sudah terjalin dengan baik. Tertutama dalam hal mengawasi pejabat penyelenggara layanan publik, agar dalam memberikan pelayanan terhindari dari praktik maladministrasi,” kata Habsi. (ala/mir/c)