13 SKPD tak Punya LPJ, Enrekang Disclaimer

ENREKANG, BKM — Pemkab Enrekang meraih opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel atas pengelolaan anggaran 2015.
Wakil Ketua DPRD Enrekang, Arfan Renggong sangat menyayangkna hal ini. Sebab tahun 2014 lalu, DPRD dan Pemkab berencana meningkatkan dari opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualin (WTP) tapi justru sebaliknya tahun 2015 malah meraih opini disclaimer.
“Saya kira ini menjadi perhatian Pemkab dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, kenapa Enrekang disclaimer,”ujar Arfan, Senin (4/7).
Untuk itu, dia meminta kepada Bupati dan Wabup mengambil langkah mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak mampu menjalankan tugasnya. Jangan justru jadi beban bagi Bupati.
“Bagi SKPD yang tak mampu meningkatkan kinerjanya, ya diminta mundur saja. Kan kasihan pak Bupati kalau begini,”tegasnya lagi.
Terpisah Wabup HM Amiruddin mengatakan Pemkab disclaimer karena ada SKPD yang tidak serius bekerja dalam rangka pegelolaan sistim keungan daerah.
“Tidak boleh ada diantara kita yang merasakan persolan ini persoalan biasa. Karena kualifikasi disclamer berarti ada ketidakseriusan kita bekerja dalam rangka pengelola sistem keuangan,” tanfas Wabup
Sementara Kepala Dinas DPKAD, Andi Ulung Tiro mengakui sulitnya membuat laporan pertanggung jawaban keungan tersebut, kerena kurang valitnya data dari SKPD.
“Ada 13 SKPD yang saya catat yang sama sekali tak membuat laporan pertanggung jawaban keungan tahun 2015,”jelas Andi Ulung. (her/C)