Serapan Anggaran Baru 10 Persen
JENEPONTO, BKM — Hingga memasuki Juli 2016 ini serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto tahun 2016 baru mencapai 10 persen. Kondisi ini menimbulkan reaksi negatif dari lembaga wakil rakyat setempat.
Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin mengatakan, minimnya penyerapan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jeneponto tak lepas dari lambannya proses pembahasan draft Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok tahun 2016.
“Inilah dampak dari keterlambatan pembahasan APBD kita. Tahun ini APBD Pokok telah disahkan hingga mengakibatkan Dana Alokasu Umum (DAU) dari pusat hilang sampai Rp25 miliar. Harunya keterlambatan itu menjadi pelajaran bagi kita,” kata Muh Kasmin, Senin (11/7).
Kasmin pun berharap agar RAPBD Perubahan tahun ini, eskekutif segera menyerahkan draft anggaran ke dewan, guna mencegah terjadinya keteralambatan yang berdampak pada minimnya realisasi anggaran.
“Harusnya eksekutif secepatnya menyerahka draf Kebijakan Umum anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2016 agar kita bisa membahasnya sesuai jadwal yang ditetapkan,” harap Kasmin.
Sejauh ini, kata Kasmin, pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum juga menyerahkan draft RAPBD Perubahaan 2016. Padahal, menurutnya, draft tersebut sedianya sudah diserahkan ke DPRD pada bulan Juni lalu.
Sementara itu, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, Muh Nuralam Basir tak menampik sorotoan dewan.
Dia mengakui hingga memasuki triwulan ke dua ini peneyarapan anggaran baru mencapai 10 persen. Hal itu dapat terlihat dari belanja pokok yang masih rendah, khususnya pada kegiatan fisik yang berhubungan dengan infrastruktur masyarakat.
“Ada 80 persen anggaran terserap di infrastruktur di Dinas PU, itupun masih banyak yang tidak jalan. Yang terealisasi hanya proyek kecil-kecil saja. Semoga dalam bulan Juli ini, penyerapan anggaran untuk belanja pokok sudah dilaksanakan,” harap Nuralam Basir usai menghadiri rapat evaluasi penyerapan anggaran di kantor Bupati Jeneponto, Senin (11/7).
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Jeneponto, Abd Malik mengaku jika pihaknya telah merampungkan seluruh proses tender untuk program fisik dan mulai dikerjakan mulai Juni lalu.
“Kita sudah lalui proses tender dan beberaa sudah jalan. Nilai program fisik yang kami mendapat anggaran tahun ini mencapai Rp300 miliar, seperti jalan dan jembatan,” jelas Abd Malik. (krk)
========================================
TAKALAR, BKM — Hari pertama masuk kerja pasca cuti lebaran, Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup kerjanya.
Dalam rapat ini, Bur, sapaan akrab bupati didampingi wakilnya, M Natsir Ibrahim dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), H Nirwan Nasrullah. Bur dalam kesempatan itu menyoroti sejumlah SKPD yang dinilainya belum maksimal dalam menjalankan program kerjanya.
“Saya berharap agar semua SKPD memaksimalkan potensi yang ada untuk menggenjot pembangunan di daerah kita ini. Jangan selalu mau ditegur kemudian bekerja, ini kebiasaan buruk yang harus dihindari,” kata Bur, Senin (11/7).
Bur menambahkan, bahwa tujuan rapat koordinasi dilakukan untuk membahas program yang telah direncanakan dengan menyesuaikan permasalahan, baik dari temuan langsung maupun laporan dari masyarakat.
“Kita berharap opini keuangan wajar dengan pengecualian (WDP) dapat ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) di tahun 2016 ini, dan itu dapat kita raih jika ada komitmen untuk bekerja dengan semaksimal mungkin, termasuk merampungkan semua program yang telah direncanakan,” jelas Bupati Takalar.
Selain menyoroti kinerja bawahannya, Bur juga menyampaikan rencana penambahaan fasilitas seperti ambulance dan armada pemadam kebakaran, yang selama ini dinilai masih minim.
“Kedua kendaraan ini sangat perlu diadakan karena kebutuhannya sangat urgent di masyarakat, dan mengenai alokasi anggarannya sudah dipersiapkan,” tutup Bur. (ari/ril)