TAKALAR, BKM–Seleksi penyelenggara Pemilihan bupati (Pilbup) yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam merekrut calon Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) diragukan sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut dalam tahapan rekrutmen. “Memang tidak ada aturan yang melarang PNS terlibat sebagai penyelenggara, tetapi seorang PNS yang mempunyai atasan langsung tentu ada keberpihakan, apalagi moment Pilkada ini diikuti oleh petahana, tentu netralitas PNS sebagai anggota PPK sangat diragukan,”ujar Direktur Eksekutif Lembaga Bangun Desa Sulawesi (Lambusi), Nixon Sadli Karma, Jumat (15/7).
Nixon Sadli Karma berharap agar pihak penentu kelulusan PPK dapat memperhatikan kondisi sekecil apapun yang berpotensi menimbulkan konflik. “Penentu kelulusan PPK harus seselektif mungkin meloloskan calon, karena PNS yang menjadi anggota tentu akan melepaskan tanggung jawabnya ketika muncul permasalahan dan ketika ini terjadi tentu potensi konflik akan terjadi,”jelas Nixon.
Sementara Ketua KPU Takalar, Jusalim Sammak yang berusaha dimintai konfirmasinya belum berhasil, nomor ponselnya tengah tidak aktif.
Tak hanya kinerja timsel PPK dari KPU yang diragukan, sebelumnya, hasil tes calon Panwascam juga disoal.
Tiga calon anggota Panwascam yakni Masykur Idris dari kecamatan Polombangkeng Utara, Abd Hamid dan Jamaluddin Berlian dari kecamatan Pattalassang meminta agar hasil tes tertulis bagi 54 calon anggota Panwascam yang berasal dari 9 kecamatan harus dibuka kepublik.
Ketiganya menilai ada keberpihakan timsel kepada calon tertentu dengan mengabaikan hasil dan kemampuan calon lain. “Jika perlu hasil nilai dibuka kepublik, guna mengetahui dimana letak kelemahan dan kemampuan setiap calon,”ujar Masykur Idris saat berkunjung keredaksi Berita Kota Makassar, Rabu (13/7). (ira/rif/c)
Netralitas Penyelenggara Pilkada Takalar Diragukan
