MAKASSAR, BKM–Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar tidak menerima usulan anggaran di APBD Perubahan 2016, untuk tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pasalnya, ketujuh SKPD tersebut memiliki serapan anggaran yang rendah di APBD Pokok 2016 yang hanya mencapai 33 persen di triwulan kedua. Mereka diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan realisasi anggaran hanya 22,56 persen atau Rp62.729.268.723 dari pagu 2016 sebesar Rp 530.424.003.000, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), realisasinya baru 27,91 persen atau sebesar Rp 2.392.887.312 dari pagu anggaran 2016 Rp 17.148.100.000.
Dinas Pendidikan (Disdik), realisasi anggaran 6,17 persen atau Rp 5.406.598.014 dari pagu anggaran 2016 sebesar Rp 142.238.148.000, Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah Makassar realisasi 17,22 persen atau sebesar Rp 4.984.100.580 dengan pagu anggaran sebesar Rp 57.846.637.000, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya yang realisasinya sebesar 22,78 persen atau sebesar Rp 12.504.611.696 dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Makassar yang realisasinya sebesar 32,44 persen atau sebesar Rp13.542.220.646 dari pagu anggaran sebesar Rp83.813.253.00.
Koordinator Divisi Advokasi dan Pendampingan Masyarakat Sipil, Kopel Indonesia, Musaddaq, mengatakan, indikator tidak maksimalnya SKPD bekerja dari hasil evaluasi penggunaan anggaran yang dilakukan Wali Kota Makassar.
“Serapan anggaran yang kurang dari SKPD otomatis berdampak ke masyarakat,” ungkapnya kepada BKM, Senin (18/7).
Musaddaq juga menegaskan, jika memang serapan anggaran di tujuh SPKD masih kurang, maka tidak perlu anggarannya ditambah sebab masih ada anggaran mereka tersimpan.
“Kalau rendah serapannya lebih baik tidak usah mengusulkan tambahan anggaran di APBD-P 2016,” tuturnya.
Menyikapi permintaan dari Kopel, anggota Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara menuturkan, tentunya ada beberapa penilaian dan pengkajian terhadap anggaran yang dilakukan oleh SKPD di APBD Perubahan 2016 nantinya. Termasuk memungkinkan dewan melakukan pemangkasan anggaran.
“Tidak menutup kemungkinan ada beberapa program SKPD yang dipangkas utamanya anggaran tujuh SKPD ini,” ujarnya, kemarin.
Apalagi rata-rata SKPD yang dievaluasi oleh wali kota tidak mencapai target dan berkisar 30 persen saja.”Segala program yang tidak bersentuhan dengan rakyat kita akan kaji kembali,” bebernya.(ita/war)