MAKASSAR, BKM–Gerbong mutasi 143 kepala kelurahan di Kota Makassar mulai memanas. Bahkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto memastikan akan menggelar mutasi pada Agustus bulan depan.
Selain pergeseran kursi kepala kelurahan, Danny sapaan akrab wali kota juga berencana akan melakukan pergantian terhadap kepala kecamatan.
“Kalau yang bergeser dan berganti tanpa jabatan nonjob (dicopot) pasti ada. Apalagi saya sudah kantongi nama-nama mereka dan tidak etis untuk disebutkan,” kata Danny Pomanto, kepada BKM, Selasa (26/7).
Danny menambahkan, mutasi kepala kelurahan dilakukan setelah beberapa pekan dilakukan evaluasi kinerja, khususnya kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kebersihan wilayah.
“Sudah ada 14 lurah yang akan diganti setelah dilakukan evaluasi kinerja. Pergantian lurah bertujuan tidak lain yakni mencari lurah yang dapat benar-benar menjalankan amanah dan tanggungjawab. Selain itu, mutasi lurah juga dilakukan untuk mencari orang mengisi jabatan lurah yang kosong di beberapa kantor kelurahan,” tegas Danny.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal mutasi lurah yang akan dilakukan Wali Kota Makassar.
“Saya belum tahu kepastian waktu mutasi lurah, yang jelas kita menunggu waktu yang tepat dari Wali Kota Makassar untuk melakukan mutasi lurah,” singkatnya.
Sebelumnya, anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku telah mengantongi nama-nama kepala kelurahan yang akan direkomendasikan ke Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk diganti.
Bahkan sekitar 50 persen lurah dari 143 lurah di Makassar layak diganti.
Ketua Komisi A Abdul Wahab Tahir membenarkan hal tersebut. Wahab mengatakan, pihaknya akan mengusulkan nama pejabat tingkat kelurahan yang banyak mengabaikan tanggungjawab sebagai pelayanan masyarakat.
Saat ini menurut Wahab sekitar 50 persen dari 143 pejabat di tingkat lurah layak dimutasi.
“Lurah semestinya melayani dengan baik, bukan meninggalkan tanggungjawab. Sampai sejauh ini masih banyak kinerja lurah yang belum maksimal sehingga kami mengusulkan ke wali kota ada beberapa poin rekomendasi untuk melakukan mutasi secepatnya agar roda pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Abdul Wahab Tahir di DPRD Makassar.
Lanjut Wahab, lambannya kinerja di kelurahan bukan hanya sejumlah oknum lurah yang lambat bekerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja sejumlah kepala seksi (kasi) beserta stafnya yang turut lambat. Olehnya itu, ia mendesak pada Wali Kota Makassar agar melakukan perombakan di tingkat kelurahan.
“Mutasi untuk eselon II dan III sudah selesai, saatnya untuk eselon IV, karena banyak juga kinerja eselon IV yang tidak mengalami peningkatan saat ini,” ujarnya.(ita/war)