LUWU, BKM — Rapat Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2015 oleh DPRD Luwu di ruang Badan Musyawarah (Bamus), Selasa (26/7) berlangsung panas. Hal ini terjadi akibat banyaknya sorotan dari sejumlah anggota dewan atas program kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Andi Muharir didampingi Wakil Ketua Arifin Wajuanna dan Ikhsan Sunusi. Dalam pembahasan LPJ 2015 Ketua DPRD mempertegas soal pemotongan anggaran tahun 2015, 20 persen dari total anggaran Dinas Bina Marga Rp 80 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kita pertanyakan apa alasan Bina Marga sehingga ada pemotongan hingga Rp 20 persen,” ujar Andi Muharir yang diamini Mulis Kararo.
Sementara anggota DPRD lainnya Summang, Wahyu Napeng menyoroti adanya pemotongan pekerjaan pembangunan jalan yang belum tuntas dari perencanaan semula oleh Dinas Bina Marga.
“Di LPJ hanya Rp 25 miliar tapi realisasi pekerjaan selama tahun 2015 tidak jelas. Mohon dijelaskan,” tandas Summang, politisi Partai PBB Luwu.
Muhlis Kararo dari FPG malah bersuara lantang soal pemotongan anggaran hingga mengakibatkan denda.”Dalam perjalanannya masa iya, grand desain hingga pelaksanaanya terkena denda sampai 20 persen. Bagi saya ini tak memenuhi unsur sesuai perintah Presiden RI Jokowi soal penyerapan anggaran. Tak ada pemotongan sepihak, logikanya seperti itu,” tambah Muhlis.
Anggota FPG lainnya Yamin Annas meminta Bina Marga menjelaskan berapa sebenarnya jumlah PAD bidang peralatan.
Kepala Dinas Bina Marga Ridwan Tumbalolo menjelaskan tahun 2015 anggaran dari DAK tambahan sebesar Rp 80 miliar tahun 2015 dan yang terealisasi Rp 25 milia per Desember 2015. Selebihnya menyebrang ke tahun anggaran 2016.
Dia menambahkan jumlah anggaran yang menyebrang sudah dilelang dan 100 persen dilaksanakan dan tidak ada lagi yang tidak dilaksanakan .
“Kita terkendala waktu termasuk aturan juknis di kementrian PU dan kementrian Keuangan dimana tak ada penyampaian lebih awal dimana per 21 desember 2015 pihak dua kementrian tersebut langsung melakukan pemotongan anggaran ini yang membuat kendala dan pasti dampaknya memang berpengaruh pada target pencapaian kinerja di Bina Marga,” paparnya meyakinkan. (wan/C)