Hanafi-Lamuru Pasangan Tertua di Nikah Massal

MAKASSAR, BKM–Pasangan suami istri (pasutri) H. Hanafi (55), Hj.Lamuru (57) terlihat bahagia saat mengikuti nikah massal, yang digelar Dinas Sosial di SMK Negeri 5, Jalan Sunu Makassar, Rabu (3/8).
Pasutri dari Bontoa itu tidak pernah lepas memberikan senyumannya saat menuju ke meja Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memperoleh buku nikah.
Hanafi mengaku telah menikah selama 36 tahun namun belum memiliki buku nikah. Dia mendaftarkan pernikahnnya dikarenakan dulunya buku nikah belum terlalu dipergunakan untuk kebutuhan persuratan.“Saya berharap program ini akan terus diadakan agar pasangan yang seperti kami dipermudah untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak-anaknya,” ujarnya.
Acara yang digelar selama dua ini dihadiri langsung Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto.
Ratusan pasangan mengikuti nikah massal. Mereka berdomisili di empat kecamatan yakni Kecamatan Makassar, Panakukang, Rappocini, Tamalanrea.
Acara ini diselenggarakan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada para pasangan suami istri (Pasutri) yang belum mempunyai buku nikah serta belum memperoleh akta kelahiran untuk anak-anaknya.
Dinas Sosial bahkan menargetkan 150 pasangan akan diisbatkan kemarin dari tujuh kecamatan.
Dalam nikah massal tersebut, sejumlah pasangan suami-istri menyambut gembira karena secara resmi mendapatkan buku nikah dan telah diakui oleh agama dan pemerintah.
Para pasutri yang ingin mengikuti nikah massal telah didaftar sejak bulan Ramadan lalu.
Mereka harus melengkapi persyaratan yang di tetapkan oleh dinas sosial seperti KTP, pas foto ukuran 2×3, 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar serta dua orang saksi dan perkawinan maksimal dari tahun 2012. Yang lebih terpenting adalah para peserta harus sebagai penduduk Kota Makassar.
“Kegiatan ini cukup presentatif untuk pelanyanan masyarakat yang cukup baik, ” ungkap La Heru selaku panitia Pelaksana dari Dinas Sosial. Salah satu sasaran dari kegiatan pelayanan ini adalah masyarakat yang kurang mampu untuk pembayar mengurus pernikahan yang sah secara pemerintah. (pp1,pp2,pp7/war).