MAMUJU, BKM — Pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota harus berkomitmen dalam memajukan usaha kecil yang ada di daerah. Terutama dalam menangkal terjadinya indikasi praktik persekongkolan dalam melakukan usaha, baik pada usaha jasa konstruksi maupun usaha lainnya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU pusat, Sarkawi Rauf saat melakukan diskusi di Warcob 47, Minggu (7/8). Diskusi yang dilakukan KPPU pusat ini menghadirkan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, perbankan, Dolog, dan juga para wartawan yang ada di Mamuju.
Sarkawi menyampaikan, perlu ada komitmen bersama yang harus dibangun antara pemerintah dan para pelaku usaha kecil yang ada di daerah ini. ”Yang jelas, kalau ada indikasi persekongkolan dalam melakukan usaha dan hanya pengusaha itu saja yang mendapatkannya, maka harus dicegah. Perlu ada niat baik dan harus dilakukan perbaikan sistem,” ujar Sarkawi.
Menurutnya, dalam sistem menopoli dan sistem direkayasa, itu sangatlah jelas merugikan masyarakat dan juga para pelaku usaha kecil. Padahal, saat ini sudah ada aturan yang mengaturnya. Seluruh komponen masyarakat termasuk pers dan LSM untuk dapat mengawal pada setiap kegiatan ekonomi masyarakat.
”Jika memang ada indikasi yang dilakukan salah, baik itu pihak pemerintah maupun pelaku usaha, maka kami di KPPU siap menerima laporan. Setiap pelapor kami akan jamin kerahasiaannya. Dan laporan itu pasti kami akan tindak lanjuti ketika ada oknum pengusaha nakal yang mau mencoba main-main,” paparnya.
Dijelaskan, ketika ada persekongkolan yang terjadi secara horisontal, saling sogok dalam mendampingi pihak kontraktor tersebut untuk memenangkan oknum tertentu dalam tender tersebut dan akhirnya menurunkan kualitas pada pelayanan publik, maka yang rugi adalah masyarakat. Untuk itu, setiap masalah ini haruslah dicegah dan jangan ada terjadi lagi di wilayah Sulbar.
”Potensi yang ada di wilayah Sulbar ini cukup besar. Hanya saja, pemerintah kabupaten juga harus berkomitmen memajukan pengusaha kecil. Dan memang itu kewajiban pemerintah yang harus membina dan menumbuhkan pertumbuhan pada pelaku usaha. Kalau bisa, disetiap kabupaten ada 6.000 pelaku usaha yang lahir. Kalau ini terlaksana, maka akan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulbar,” tuturnya. (ala/mir/c)