Gubernur Setuju, Disdik Sebut Perlu Dikaji

MAKASSAR, BKM — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy melontarkan wacana menerapkan program belajar full day school. Wacana itu langsung menimbulkan respon beragam.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengisyaratkan untuk mendukung program tersebut. Ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (9/8), orang nomor satu di Sulsel itu mengatakan full day school itu bagus untuk diterapkan. “Tidak ada lagi di dunia anak-anak yang tidak full day,” ujarnya.
Syahrul mengatakan, pendidikan di Indonesia cukup tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya. Karena itu, harus dikejar ketertinggalannya. Apalagi, persoalan pendidikan di negara ini belum menjadi urusan yang cukup penting. Menurutnya, sektor pendidikan masih menjadi urusan ke-10 dibanding sektor-sektor lainnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Sidik Salam mengatakan, rencana penerapan full day school harus dikaji.
Sebab kondisi setiap daerah secara umum berbeda-beda. Kebijakan itu belum tentu cocok untuk diterapkan di Sulawesi Selatan.
“Walaupun ada, tidak semua kabupaten bisa menerapkannya. Jadi, alangkah baiknya jika penerapan mempertimbangkan segala aspek,” kata Sidik.
Namun, lanjutnya, secara umum pihaknya hanya menunggu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah pusat.
Dia melanjutkan, banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat sebelum benar-benar diterapkan. Jangan sampai justru merugikan para anak didik dan menimbulkan polemik tersendiri.
Hampir senada dengan Kadisdik, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla mengemukakan, karena format kebijakannya belum jalan, seharusnya kebijakan tersebut jangan langsung diwacanakan karena akan menimbulkan hiruk pikuk alias kegaduhan.
“Mungkin menteri baru mau bikin kebijakan yang beda,” ungkapnya kepada BKM, kemarin.
Menurut Adi, melontarkan wacana terkait pendidikan ke publik butuh banyak kesiapan. Mulai dari kurikulum, materi, penambahan jam pelajaran, dan banyak faktor lain. Dia khawatir, jika wacana ini dipaksa untuk segera terealisasi, hasilnya sama dengan penerapan kurikulum tahun 2013 yang kacau balau.
Sebenarnya, lanjut Adi, metode pembelajaran full day school bukan hal baru di Indonesia. Cukup banyak sekolah swasta yang menerapkannya. Namun, mereka yang menerapkannya harus betul-betul siap.
Selain itu, belum tentu program tersebut bisa diterima seluruh lapisan masyarakat. Kondisi pendidikan di kota pasti berbeda dengan di pedesaan, sehingga kebijakan masih perlu dipertimbangkan secara mendalam sebelum diwacanakan. Jangan sampai menjadi berita sensasional semata.
Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Kota Makassar, Ismunandar berharap agar sistem sekolah sehari penuh diterapkan secara bertahap. Juga melihat kondisi masing-masing sekolah di tiap daerah.
Khusus untuk Kota Makassar, Ismunandar memastikan seluruh sekolah telah siap menjalankan sistem sekolah sehari penuh. Sebab selama ini, hampir seluruh sekolah di Makassar telah menerapkan program dari Disdikbud, yakni lima hari belajar. Tujuannya untuk mengefektifkan pembelajaran di sekolah.
“Wacana yang disampaikan menteri itu bagus. Selama ini kita sudah melaksanakan program lima hari belajar. Melalui program itu kita melakukan sistem belajar seharian di sekolah yang berhubungan cakupan kurikulum. Sementara untuk hari Sabtu diisi dengan pengembangan diri di sekolah,” jelas Ismunandar.
Menyusul wacana yang disampaikan Mendikbud, Ismunandar berjanji akan duduk bersama dengan pihak sekolah, baik kepsek maupun guru untuk membicarakan kesiapan penerapan sekolah sehari penuh. Selanjutnya akan diteruskan ke orang tua siswa dan siswa.
Kalangan anggota DPRD Kota Makassar meminta agar mempertimbangkan secara matang wacana ini sebelum benar-benar diberlakukan. Ketua Komisi D, Mudzakkir Ali Djamil menyatak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan full day school, jika memang itu untuk meningkatkan mutu pendidikan.
”Namun yang perlu digarisbawahi dan dijawab, apakah efektif jika kebijakan tersebut diterapkan. Jangan sampai siswa bosan karena belajar terus,” kata Muda, sapaan karib legislator PKS ini.
Meski begitu, Mudzakkir melihat ada sisi positif yang bisa diambil dengan penerapan sekolah sehari penuh ini. Salah satunya bisa meminimalisir tindak kekerasan atau aksi lainnya, yang selama ini dominan melibatkan pelajar dan anak di bawah umur.
”Waktu luang yang lebih banyak di luar sekolah bisa memicu pelajar melakukan tindakan negatif. Dengan adanya tambahan jam sekolah, waktu mereka tidak banyak terbuang di luar,” terangnya.
Tapi dia mengingatkan, wacana ini butuh diskusi dengan para orang tua. Lamanya jam belajar ini, baiknya dilakukan tidak hanya dalam bentuk belajar secara formal, tapi juga informal .
Berbeda dengan Muda, Lisdayanti yang juga anggota Komisi D, menyatakan tidak setuju dengan penerapan full day school. Dia beralasan, sistem tersebut bisa membuat anak cepat frustasi dan depresi.
Ia bahkan menyatakan, menambah jam sekolah sama artinya merampas hak seorang anak untuk bersosialisasi dengan keluarga dan teman bermainnya.
“Jika diterapkan hanya sekali atau dua kali seminggu, tidak masalah. Tapi kalau setiap hari, saya pribadi minta agar dipikirkan kembali. Karena psikolog anak itu rata-rata cepat bosan jika dipaksa untuk belajar terus. Maka cepat lambat anak bisa frustasi,” tandasnya.
Legislator Fraksi Gerindra ini menambahkan, sekolah bukan satu-satunya tempat aman bagi anak. Sebab belakangan banyak aksi kekerasan anak ataupun beberapa perilaku menyimpang lainnya berlangsung di dalam sekolah. Belum lagi lamanya jam belajar memicu anak untuk bolos sekolah. (rhm-arf-ita/rus)