MAKASSAR, BKM–Yayasan Masagena Center bekerjasama Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengadakan Simposium Regional Indonesia Timur.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Prof. Amiruddin, Faktultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis (11/8).
Simposium yang bertemakan ” Mewujudkan Indonesia Sejahtera : mereflelsikan keadilan sosial ekonomi dan kebangsaan di Indonesia Timur”, menghadirkan enam narasumber diantaranya Staf Ahli Kementrian Lingkungan hidup dan Ketuhanan RI Dr. Ir. Ilyas Asaad, Ketua Badan Penyurus LP3ES Jakarta Prof. M. Dawan Rahardjo, Budayawan Sulawesi selatan Drs. Alwy Rachman, DIP. TEFL, Pakar Ekonomi Universitas Patimura Maluku Dr. teddy Ch. Leasiwal. SE, M. Si, Pakar Hukum Tata Negara Unhas Prof.Dr.Achmad Ruslan, SH. MH, dan aktivis Papua Dari Prov. Papua, Imerda Baransamo.M,Si.
Dr Ilyas dalam simposium tersebut menampung saran dan pendapat terkait solusi membangun dalam bidang ekonomi dan industri Indonesia Timur.
Aktivis wanita Papua, Imelda mengatakan, kesenjangan sosial yang terjadi di Papua merupakan keprihatinan bagi negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sangatlah rendah bila dibandingkan dengan sumber daya alam yang melimpah, hal itu terjadi dikarenakan sumber daya manusia di Papua masih sangatlah kurang, SDA mereka di kelolah oleh bangsa asing. Hal itu dikarenakan masyarakat Papua belum mampu bersaing dengan dunia luar. “Itulah realitas kehidupan papua yang terjadi sekarang ini,” katanya.
Sementara itu, Prof. M. Dawan Raharjo mengatakan perekonomian di daerah menghadapi berbagai persoalan, utama karena peranan “negara Centeng” yang menjamin dan melindungi kekuatan kapitalis dari pusat dalam mengeksploitasi SDA, yang bertentang dengan misi negara paripurna yang disuratkan dalam pembukaan UUD 1945, melindungi tumpah darah Indonesia.
Dawan juga menambahkan, sumber daya (SDA) di daerah-daerah pinggiran telah diambil alih oleh kaum kapitalis dimana masyarakat yang memiliki SDA menjadi semakin miskin dan para kaum kapitalis bertambah kaya. “Cara mengatasinya yaitu rakyat sendirilah yang harus mengelolah SDA,” tuturnya. (ppl1-ppl2-ppl7/war)