MALILI, BKM — Warga di Kabupaten Luwu Timur meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini komisi I membuka hasil konsultasi soal pelantikan pejabat. Salah satunya, Muhammad Syaiful Djunus.
Menurutnya, konsultasi yang dilakukan oleh komisi I DPRD Luwu Timur menjadi tanda tanya dimasyarakat. Pasalnya, hingga saat ini DPRD belum juga membuka hasil konsultasi ke publik.
“Kami masih percaya DPRD hingga saat ini. Oleh karena itu, jangan sampai warga kecewa dan tidak lagi mempercaya hanya karena menutup hasil konsultasi ini,” ungkap Syaiful.
Sekretaris PP Luwu Timur Saiful menambahkan, konsultasi yang dilakukan dewan juga menggunakan uang rakyat sehingga mereka DPRD wajib membuka hasil itu kepada rakyat.
“Kami berharap hasil konsultasi itu dibukalah ke publik agar warga tidak bertanya – tanya. Soal pelantikan, kami juga sudah kantongi jawaban namun alangkah baiknya mereka (DPRD) yang membuka demi kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Informasi yang dihimpun, Mendagri dan KASN menyarankan Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler agar pelantikan yang dilakukan tanggal 15 Juli 2016 dibatalkan. SK pejabat yang telah dilantik dicabut dan pejabat yang telah dicabut SKnya segera di PLTkan untuk mengisi jabatan yang lowong hasil seleksi terbuka.
Selain itu, terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini tenaga pendidik, medis dan lainnya yang telah dimutasi. KASN menyarankan agar dikembalikan keposisi semula.
“Informasi itu benar namun itu kewenangan pimpinan untuk menyampaikan,” ungkap salah seorang anggota DPRD Luwu Timur yang enggan dikutip namanya.
Sebelumnya, DPRD Luwu Timur telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Menpan RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu 27 Juli lalu namun hingga saat ini hasilnya belum dibuka ke publik.
Konsultasi yang dilakukan oleh komisi I DPRD Luwu Timur tersebut terkait pelantikan dan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler yang dinilai pelaksanaan mutasi itu tidak disetujui Mendagri. (alp/C)