MAMUJU, BKM — Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju (Ipmaju) Yogyakarta menggelar seminar pendidikan berbasis kebudayaan lokal. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Mamuju, Hj Sitti Suraidah Suhardi. Menurutnya, kegiatan ini mampu membawa dampak positif bagi daerah yang berjuluk Manakarra ini.
”Saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena mampu membawa ruh positif dan optimisme pada sebuah progresifitas pembangunan di daerah ini,” ucap Ketua DPRD Sitti Suraidah saat membuka acara yang digelar di ruang pola kantor bupati Mamuju, Sabtu (13/8).
Suaraidah mengatakan, inisiasi yang digelar Ipmaju Yogyakarta ini menandakan ada upaya intervensi pada sisi lain, yaitu melalui ruang pendidikan yang hendak dikuatkan melalui payung hukum. Ia juga optimis dengan gerakan ini, menyasar ruang pendidikan. Artinya, upaya yang dilakukan pada kronologi intervensi paradigma dan diketahui efek yang dilahirkan adalah efek jangka panjang.
”Saya harap tetap ada sinergitas yang terbangun ke depannya. Sehingga apa yang diinginkan Ipmaju dapat terelisasi,” terangnya.
Ketua pelaksana kegiatan seminar, Ikram, menyampaikan, pendidikan berbasis kebudayaan merupakan sesuatu hal yang dinilai penting untuk diterapkan di kabupaten Mamuju, sebagai wujud untuk tetap menjaga kelestarian kebudayaan.
”Menurut kami dalam lingkup Ipmaju, untuk tetap menjaga kelestarian budaya yang ada di Mamuju sebaiknya ada pemberlakuan Perda berbasis kebudayaan lokal. Misalnya pada tingkat sekolah dasar, harusnya sudah ada mata pelajaran bahasa Mamuju,” ungkap mahasiswa semester lima jurusan teknologi informatika ini.
Sementara itu, Ketua Ipmaju Yogyakarta periode 2016-2017, Hairil Amri, mengutarakan harapannya kepada pemerintah daerah, baik dipihak eksekutif maupun legislatif, agar dapat mengakomodir gagasan yang dirumuskan organisasi yang dipimpinnya. Yakni dengan menawarkan Ranperda tentang pendidikan berbasis kebudayaan lokal.
”Seperti yang kita ketahui, undang-undang baru tentang pendidikan yakni adanya perubahan regulasi. Dimana, SMA dan SMK menjadi wewenang pemerintah provinsi. Olehnya itu, kami menawarkan pendidikan berbasis kebudayaan lokal agar dapat diterapkan menjadi kurikulum lokal dijenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama,” tuturnya. (ala/mir/c)