MAKASSAR, BKM — Hari Rabu (17/8) besok genap sudah 71 usia kemerdekaan negeri ini, Indonesia. Berbagai keberhasilan telah diraih. Namun masih banyak persoalan yang tersisa.
Secara umum di Sulawesi Selatan, dan terkhusus di Kota Makassar, pemerintah mengklaim sudah berbuat banyak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi tetap saja ada kelompok warga yang belum merasakan hasil pembangunan dalam arti luas. Sudah ‘merdekakah’ mereka?
Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, kemarin, pada periode Agustus 2015 hingga Februari 2016, jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 mencapai 3.774.926 orang. Angka itu naik sekitar 19 ribu dibanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu 3.755.870 orang.
Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2016 sebanyak 3.581.957 orang. Mengalami kenaikan lebih dari 44 ribu pekerja dibandingkan Februari 2015.
Sebaliknya, pengangguran terbuka di Februari 2015 sebanyak 218.311. Mengalami penurunan sebanyak 25 ribu pada Februari 2016, yang jumlahnya 192.969 orang.
Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sulsel, mengalami penurunan pada Februari 2016. TPAK pada Februari 2015 mencapai 62,23 persen. Sementara pada periode yang sama tahun ini menjadi 61,64 persen, atau turun sekitar 0,59 poin.
Bagaimana dengan jumlah penduduk miskin di Sulsel? Hingga Maret 2016, warga miskin di daerah ini berjumlah 807,03 ribu atau 9,4 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,72 poin atau sebanyak 57,48 ribu jiwa.
Jika dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2015 sebesar 10,12 persen, maka terjadi kenaikan yang tidak signifikan sebesar 0,01 poin persen atau 9,31 ribu jiwa.
Untuk periode September 2015 hingga Maret 2016, penduduk miskin di daerah pedesaan turun sebesar 0,76 persen. Demikian di daerah perkotaan, juga mengalami penurunan sebesar 0,42 persen.
Komposisi penduduk miskin antardaerah perkotaan dan pedesaan tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada bulan Maret 2016, sebagian besar atau 81,52 persen penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Sementara pada bulan September 2015, persentasenya 81,65 persen atau sedikit mengalami penurunan.
Terkait pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sulsel,
”Kalau untuk pertumbuhan ekonomi, Sulsel relatif stabil. Berada di urutan tiga tertinggi di Indonesia,” kata Kepala BPS Sulsel, Nursam Salam.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan di berbagai sektor di Sulawesi Selatan terus digenjot. Terutama infrastruktur yang menjadi modal utama dalam menggerakkan roda ekonomi. Seperti jalan, jembatan, listrik hingga pengairan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur, Agus Arifin Nu’mang, pertumbuhan ekonomi provinsi Sulsel berada pada kondisi yang sangat baik, bahkan di atas rata-rata. Yakni di atas tujuh persen.
Malah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, saat ini posisi pertumbuhan ekonomi di Sulsel berada pada angkat 8,3 persen.
Pengamat Ekonomi, Hamid Paddu menjelaskan, angka itu menunjukkan jika Sulsel cukup menggeliat dalam aktifitas pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen itu sangat bagus, saat pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami perlambatan,” kata Hamid kepada BKM, Senin (15/8).
Dia mengaku, beberapa tahun terakhir, pembangunan, khususnya dari segi infrastruktur digenjot. Itu semua menjadi penggerak roda ekonomi di daerah ini.
Di sisi lain, dia melihat itikad baik pemerintah menggerakkan roda ekonomi sangat besar. Salah satunya dengan memangkas dan memudahkan berbagai bentuk perizinan guna memudahkan orang untuk berusaha.
“Pemerintah menyadari cukup banyak sumber daya yang harus digarap dan dimaksimalkan. Untuk itu, dibutuhkan jalan untuk mengelola. Memangkas dan memudahkan perizinan telah memberikan multiplayer effect. Langkah itu sangat tepat. Selain aktifitas ekonomi bergerak baik, lapangan pekerjaan terbuka luas,” jelasnya.
Dia mengatakan, dua hingga tiga tahun ke depan, pemerintah masih harus tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, karena akan menjadi modal atau pondasi untuk menggerakkan aktifitas ekonomi.
Gubernur Sulsel Syahrul, Yasin Limpo di setiap kesempatan selalu mengemukakan kemajuan dan capaian pembangunan yang telah diraih Sulsel selama ini. Semua sektor digerakkan. Mulai dari infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga kerohanian.
Dia mengklaim, berbagai proyek besar saat ini sedang dibangun di Sulsel. Untuk proyek jalan misalnya, sementara dirintis Bypass Mamminasata, middle ring road, jalan layang poros Maros-Bone, hingga pembangunan underpass simpang lima.
Di sektor pengairan, saat ini sedang dibangun sejumlah bendungan besar seperti Karaloe di Jeneponto dan Passelorang di Wajo.
Pemerintah juga terus mencari sumber energi listrik yang baru, karena disadari listrik merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan.
Pembangunan pelabuhan juga terus digenjot. Melalui proyek new port, pelayanan di Pelabuhan Soekarno-Hatta diperbaiki. Termasuk layanan di Bandara Internasional terus digenjot. Begitu juga dengan menghadirkan moda transportasi baru, yakni kereta api.
Syahrul menyadari, dalam membangun, selalu ada tantangan. Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi adalah terkait pembebasan lahan. Namun, Syahrul selalu berusaha untuk mengambil langkah-langkah kekeluargaan dalam menyelesaikan kendala tersebut.
Indikator menggeliatnya roda perekonomian di Sulsel bisa dilihat dari jumlah uang beredar di Sulsel selama tahun 2016 ini mencapai Rp8 triliun. Pendapatan per kapita di Sulsel
saat ini sekitar Rp40 juta. Syahrul optimistis, dua tahun ke depan, pendapat per kapita rakyat Sulsel sudah mencapai Rp60 juta.
Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BBPJN) VI, Rahman Jamil, mengakui jika saat ini cukup banyak proyek infrastruktur yang dilaksanakan di Sulsel. Mulai dari pembangunan bypass Mamminasata, elevated road atau jalan layang poros Maros-Camba segmen 1, middle ring road, underpass simpang lima, dan pelebaran jalan poros Maros.
“Dibanding dua tahun lalu, aktifitas proyek saat ini lebih banyak,” ungkap Rahman.
Sementara itu, untuk membangun dan mewujudkan Makassar menuju kota dunia, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto mengaku masih harus melewati tantangan. Salah satunya harus mengubah sistem birokrasi agar kompak dan profesional. Selain itu, bagaimana melibatkan masyarakat di dalam pembangunan.
“Program secanggih apapun, kalau birokrat dan masyarakatnya tidak siap pasti tidak jalan. Karena itu diperlukan kekompakan dan profesionalisme serta pelibatan masyarakat dalam membangun kota,” kata Danny di ruang kerjanya, kemarin.
Makassar menuju kota dunia, menurut Wali Kota, memiliki banyak ukuran. Bukan hanya dari banyaknya gedung tinggi, melainkan kota ini cukup dikenal di luar negeri dan dapat diterima pada skala nasional.
”Ukuran kota dunia bukan tingginya gedung, misalnya. Tapi secara nasional atau di pergaulan internasional dikenal dan dianggap cocok. Sekarang kita uji, apakah Makassar direken (diperhitungkan) pada pergaulan internasional atau tidak? Oh…direken sekali. Nanti kita lihat di F8, berapa negara yang hadir. Itu tanda kalau Makassar sudah masuk dalam pergaulan internasional,” jelasnya.
Selain itu, pelayanan publik yang baik juga menjadi faktor jika Makassar adalah kota dunia. Diukur dari tingkat kebahagiaan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang menyatu dalam globalisasi ekonomi.
“Memang masih banyak ketidaksempurnaan. Tetapi kita juga melihat tingkat kepuasan masyarakat. Makassar bagian happiness indeks tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga adalah hal yang paling menyatu dalam kota dunia dengan menembus angka 7,5 persen. Sementara dipertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,3 persen dan Indonesia 4,9 persen. Jadi apakah kesimpulannya Makassar layak kota dunia, menuju kota dunia, ataukah barangkali kita sudah kota dunia,” ucapnya. Dari segi ekonomi, sebagian masyarakat Makassar merasa belum ‘merdeka’. Mereka masih serba sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Seperti disampaikan Muh Syahrul Mudhofir (27), seorang penjual air tahu di seputaran Tello. Ditemui kemarin, Syahrul mengakui kemerdekaan itu belum ada pada dirinya. Pemerintah dinilainya belum mampu memerdekan rakyatnya.
”Masih banyakwarga Sulsel menganggur. Pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu harus diperhatikan,” ujarnya.
Sarwanto sependapat dengan Syahrul. Dari sektor pendidikan, masih sulit bagi kelompok masyarakat bawah sepertinya. Khususnya untuk anak-anaknya mengakses pendidikan di sekolah negeri. Begitu pula dalam pembaguian beras bagi warga miskin (raskin).
”Pembagian raskin belum merata. Masyarakat kurang mampu sepertinya terpinggirkan untuk masuk sekolah negeri. Lapangan kerja masih agak sulit. Buktinya, masih banyak pengangguran,” kata penjual cendol di Jalan Urip Sumoharjo ini. (rhm-arf-ppl/rus)
MERDEKA?
