Tukang Renovasi Kantor DPRD Belum Diupah

MAKASSAR, BKM– PT Jaslim Kontruksi selaku kontraktor yang mempekerjakan tukang pada renovasi kantor DPRD Kota Makassar, ternyata belum memberikan upah ke tukangnya sejak tiga minggu, lalu. Alhasil terhitung sejak Senin kemarin, belasan tukang memilih mogok bekerja sebelum upah mereka dicairkan.
Berdasarkan pantauan di Gedung DPRD Makassar, beberapa hari terakhir ini tidak ada aktifitas pengerjaan yang dilakukan tukang bangunan. Beberapa tukang kayu yang mengerjakan meja dan sejumlah lemari mengaku, rekan kerjanya terkhusus tukang bangunan sudah beberapa hari ini tidak masuk.
“Mereka mengeluh lantaran upah mereka yang tidak kunjung cair. Terakhir mereka masuk dua minggu lalu. Sebelumnya mereka mengeluh karena belum menerima upah selama dua minggu, mungkin karena itu mereka sudah tidak lagi masuk bekerja,” ungkap salah seorang tukang yang menolak namanya dikorankan, Selasa (23/8).
Penanggung Jawab Kontraktor, Amal saat dikonfirmasi menampik tudingan tersebut. Menurut Amal, pihaknya sama sekali tidak pernah menunggak memberikan hak para tukang yang dipekerjakannya. Soal tukang PT Jaslim yang sudah beberapa hari ini tidak melanjutkan pengerjaan, oleh Amal dikarenakan memang belum ada pengerjaan yang bisa dikerjakan.
“Itu tidak betul, sejauh ini kami selalu tepat waktu memberikan upah para tukang, memang sekarang stop pengerjaan, karena bagian bangunan yang mau dikerjakan sisa dua ruangan komisi yang masih ditempati sekwan,” katanya.
Lambatnya pengerjaan lanjut Amal, karena tukang harus menyesuaikan dengan kesiapan sekwan untuk pindah ke ruangan lain agar proses pengerjaan bisa kembali dilanjutkan.
” Dua ruangan komisi sisa pemasangan karpet. Kita target akhir Agustus ini seluruh pengerjaan di lantai satu sudah rampung dan bisa segera difungsikan,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika (BBT) menilai pernyataan pihak PT Jaslim Kontruksi hanya alibi dan sekadar memberikan pembelaan. Ia mengatakan, sedari awal memang ada masalah di perusahaan yang mengerjakan renovasi DPRD yang dianggapnya tidak memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan proyek tersebut.
“Itu hanya pembenaran perusahaan saja. Kasihan para tukang kalau sudah dua minggu upah mereka tidak dibayar. Sementara mereka memiliki keluarga, istri dan anak yang perlu makan setiap hari sementara mereka tidak dibayar hak kerjanya,” ujarnya.(ita/war)