MAKASSAR, BKM– Sejumlah pimpinan lembaga survei dan konsultan politik diberi tempat khusus serta peran yang sangat strategis disejumlah partai politik di Sulsel.
Sedikitnya tiga pentolan lembaga survei mendapat posisi strategis di partai yakni Direktur eksekutif Adhyaksa Supporting House (ASHO) Andi Muhamamd Irfan AB menjadi wakil ketua DPW PAN Sulsel. Direktur eksekutif Batu Putih Cindycate Zulkarnain Paturuni sebagai wakil ketua bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Sulsel serta manager strategi pemenangan Sulawesi Jaringan Suara Indonesia (JSI) Andi Irfan Jaya dikabarkan menempati posisi sebagai wakil ketua bidang Pemenangan Pemilu di DPW Nasdem Sulsel.
Dosen politik UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad mengemukakan bila dalam proses demokratisasi , lembaga survei merupakan sebuah keniscayaan ditengah euforia demokrasi. Kehadirannya mampu menjadi jembatan dan memberikan informasi tentang persepsi, harapan, dan evaluasi publik terhadap kondisi dan perkembangan sosial politik, bahkan juga bagian dari pendidikan politik. Asal sesuai dengan etika dan profesionalisme sebagai lembaga survei.
Menurut Firdaus, lembaga survei pada saat ini sudah beralih fungsi dari yang sebelumnya hanya berhakikatkan sebagai informasi pendidikan politik dan juga harus berada pada jalur terkontrol, akan tetapi lembaga survei politik pada saat ini sudah banyak yang beralih fungsi menjadi partner politik ataupun konsultan politik dari suatu calon kepala daerah ataupun partai politik. “Lembaga survei pada saat ini memang sudah beralih fungsi tetapi ini tidak salah, asal mereka tidak keluar dari etika lembaga survei itu sendiri,”ujar Firdaus Muhammad, Rabu (24/8).
Firdaus mengakui bila lembaga survei sekarang sudah banyak yang bekerja sama dengan parpol, tapi perlu diketahui dari segi pembiayaan mereka bekerja ini dibayar, makanya mereka harus bekerja dengan cara ilmiah, sehingga mereka dibutuhkan oleh para politisi untuk mensurvei sebagaimana kekuatan mereka dan kelemahannya dimana. “Lembaga survei disini harus betul-betul bekerja, mereka tidak berdiam diri ditempat dan memanipulasi data yang di survei,”ujarnya.
Meskipun Lembaga survei politik sekarang sudah banyak yang beralih fungsi, namun lembaga tersebut harus tetap bersifat independen dalam artian hasil kerjanya harus objektif, akurat dan tidak melebih-lebihkan karena pada hakikatnya lembaga survei politik merupakan lembaga yang akurat dan mereka tidak melanggar aturan etika perundang undangan lembaga survei tersebut. (rif)
Pimpinan Lembaga Survei Diberi Tempat Khusus di Parpol
