Ada Pejabat Diundang Batal Dilantik

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kembali menggerakkan gerbong mutasi pejabat di jajarannya. Sebanyak 171 orang digeser. Terdiri dari delapan pejabat eselon II, 68 eselon III dan 101 eselon IV. Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (1/9).
Delapan pejabat eselon II yang dilantik, yakni Jufri Rahman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bergeser menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel.
Sulkaf S Latief menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Ia sebelumnya menjabat sebagai staf ahli, sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Agustinus Appang bergeser menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Sidik Salam yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) bergeser sebagai Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pejabat lain yang mengalami pergeseran adalah Andi Arwin Azis. Arwin yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, diangkat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Posisinya sebagai Kepala Biro Umum digantikan oleh Malik Faisal yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pembangunan.
Posisi yang ditinggalkan Malik kosong, dan untuk sementara diisi oleh pelaksana tugas.
Denny Irawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, bertukar posisi dengan Ashari Fakshirie Radjamilo yang sebelumnya menjabat sebagai Biro Kerjasama.
Karena pergeseran-pergeseran itu, dua posisi yang ditinggalkan pejabatnya menjadi lowong, yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Kepala Dinas Pendidikan. Kedua posisi itu untuk sementara dijabat pelaksana tugas. Untuk Plt Kadisbudpar dijabat Irman Yasin Limpo, yang saat ini menjabat Kepala Badan Diklat Sulsel.
Sementara di jajaran eselon III, sejumlah nama yang cukup dikenal juga mengalami pergeseran. Salah satunya, Kemal Redindho Putra Syahrul yang juga putra Gubernur, Syahrul Yasin Limpo. Lelaki yang akrab disapa Dindo itu dilantik ayahnya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel di Kabupaten Gowa. Karir Dindo terbilang cukup cemerlang sebagai birokrat, karena di usia yang masih cukup muda, dia sudah dipercaya menduduki posisi yang cukup strategis.
Di lingkup Biro Humas dan Protokol, Badaruddin yang cukup populer di mata wartawan naik kelas dari sebelumnya sebagai Kasubag Penjaringan Informasi, diamanahkan menduduki posisi sebagai Kabag Humas.
Sehari sebelum pelantikan, beredar informasi jika Syahrul pada pelantikan kali ini akan merombak besar-besaran gerbong yang dipimpin. Khususnya di lingkup eselon II dan III.
Undangan yang tersebar cukup banyak, lebih dari dua ratusan. Namun menjelang pelantikan, nama-nama yang dilantik jadi mengerucut kurang dari 200. Ada sejumlah nama yang sudah diundang untuk mengikuti pelantikan dibatalkan dengan alasan yang kurang jelas.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo usai pelantikan, menegaskan pascapelantikan yang dilakukan, pihaknya akan terus melakukan proses pengisian jabatan yang masih lowong. Terutama untuk jabatan eselon II.
Hingga saat ini, jabatan yang masih diisi pelaksana tugas diantaranya Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala Dinas Pendidikan.
Syahrul mengatakan, untuk jabatan yang bersifat promosi, dalam waktu dekat akan dilelang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Terkait sejumlah jabatan yang tertunda pengisiannya sehingga sejumlah nama yang diundang batal untuk dilantik, Syahrul menegaskan, itu cuma persoalan teknis saja.
“Kalau ini hari kita tetapkan, tapi ada masalah kemudian ditunda, itu cuma persoalan teknis. Tidak ada persoalan terlalu signifikan,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif menjelaskan, mekanisme untuk mengisi jabatan yang masih lowong akan terus berproses. Termasuk melakukan lelang jabatan untuk sejumlah jabatan promosi. Namun, pihaknya menunggu instruksi gubernur untuk pelaksanaan.
Yang jelas, kata Latief, guna memaksimalkan kerja-kerja di lingkup SKPD, diusahakan untuk terus mengisi posisi. Minimal, jika belum ada pejabat definitif akan diisi oleh pelaksana tugas. (rhm/rus)