Disperindag Sambut Jaksa Samboritta

MAKASSAR, BKM– Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar telah menyatakan kesiapannya untuk ikut dalam pelaksanaan launching Jaksa Samboritta.
Kali ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar, Ismail Tallu Rahim juga menyatakan siap untuk mengikuti program Jaksa Samboritta yang digagas oleh Harian Berita Kota Makassar dengan Kejaksaan dan Pemerintah Kota Makassar.
Menurut Ismail Tallu Rahim, program Jaksa Samboritta merupakan program inovatif yang sangat membantu setiap SKPD dalam mengelola anggaran kegiatan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan SKPD.
“Saya siap mengikuti Jaksa Samboritta dan jelang pelaunchingan. Ini program sangat baik, karena setiap SKPD yang mengelola anggaran dan ingin menggunakan anggaran untuk kegiatan dapat konsultasi terlebih dulu. Apalagi jika kita melihat banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi karena cara pengelolan anggarannya tidak tepat,” kata Istall kepada BKM, Kamis (1/9).
Dalam waktu dekat, ujar Ismail, pihaknya juga akan segera memasang spanduk Jaksa Samboritta di kantor Disperindag Kota Makassar sebagai bentuk partisipasinya.
“Saya masih menunggu waktu penyelesaian spanduk Jaksa Samboritta yang akan di pasang di Kantor Disperindag Makassar. Karena spanduknya saya sendiri yang buat,” ujarnya.
Sehari sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin juga mengaku begitu siap menyambut pelaksanaan launching Jaksa Samboritta.
Bahkan, kata Hendra, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memasang spanduk di ruangannya.
“Kami siap menyambut program Jaksa Samboritta. Untuk spanduknya nanti kami siapkan dan pasang di kantor kami,” kata A Hendra Hakamuddin.
Dia mengatakan, program Jaksa Samboritta adalah program yang sangat membantu setiap SKPD dalam mengelola anggaran kegiatan agar terhindar dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebab, setiap ingin melakukan kegiatan, SKPD dapat konsultasi penggunaan anggarannya.
“Sudah banyak pejabat yang tersangkut dalam kasus Tipikor, karena belum mengetahui cara penggunaan anggaran yang baik. Dengan adanya Jaksa Samboritta SKPD dapat mudah dan terbantu dalam pengelolaan anggaran kegiatan dengan melakukan konsultasi,” ucapnya. (arf/war)