JENEPONTO, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto terus melakukan pembenahaan dalam tata kelola keuangan daerah. Upaya ini dilakukan guna mengoptimalkan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan anggaran daerah tahun 2016.
Untuk itu, Pemkab Jeneponto menggelar sosialisasi dengan melibatkan institusi hukum, pimpinan dan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Jeneponto. Acara sosialisasi yang diadakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (PPKAD) berlangsung di ruang pola Panrangnuangta, kantor Bupati Jeneponto, Rabu (31/8).
“BPK RI sangat mengapresiasi atas kinerja Pemkab Jeneponto yang inisiatif dan terus berupaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah kita. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk tanggungjawab kita bersama dalam mendukung terwujudnya target WTP tahun ini,” jelas Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeneponto, Muh Syarif.
Lanjutnya, bahwa bersama hasil audit pihak BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Jeneponto tahun 2015 lalau, Jeneponto telah berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini meningkat dari predikat Disclaimer yang diraih Jeneponto selama empat tahun berturut-turut.
“Tentunya capain ini sangat membanggakan bagi kita semua dan saya sangat yakin jika kita semua berkomitmen untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan kita. Dengan begitu predikat opini WTP dapat kita wujudkan pada tahun tahun mendatang,” harap Muh Syarif.
Dia juga beraharap, para peserta yang terdiri dari bendahara SKPD dapat mengaplikasikan hasil osialisasi tersebut ke bidang kerja masing-masing. Hal ini, kata Syarif agar tata kelola keuangan SKPD menuju pada sistem yang akuntabel dan transparans.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Jenepinto, Basir Bohari menambahkan, peserta diklat sosialisasi dikuti oleh unsur pimpinan dinas, badan, camat, lurah serta PPTK dan bendahara SKPD dengan jumlah peserta 129 orang. (krk-ril)
Benahi Keuangan, Jeneponto Gandeng BPK
