MAKASSAR, BKM — Tingkat kerusakan hutan di Indonesia masih cukup tinggi. Data dari Global Forest Resources Assessment (FRA) Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan Indonesia kehilangan 684.000 ha setiap tahun, dari 2010 sampai 2015 suatu angka yang menunjukkan kehilangan hutan pada peringkat kedua setelah Brasil.
Penyebab hilangnya hutan di Indonesia cukup beraneka ragam. Mulai dari pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan.
Upaya berkelanjutan untuk restorasi dan konservasi hutan yang serius dari tahun ke tahun mulai dilakukan. Salah satu upayanya dengan membentuk dan memberdayakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan KPH menjadi salah satu prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh pemerintah Sulawesi Selatan melakukan kerja sama untuk penguatan SDM dan pemberdayaan komunitas di wilayah KPH Produksi Jeneberang dan Taman Nasional Bantimurung. Kedua tempat ini dipilih karena dinilai cukup siap sebagai pilot project nasional untuk program yang akan berjalan selama dua tahun ke depan.
“Untuk mencapai pengelolan hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) memerlukan SDM yang cakap dan merupakan faktor kunci untuk menciptakan KPH sebagai unit usaha yang menguntungkan, mandiri, dan sekaligus dapat menjaga kelestarian hutan,” kata Ageng Herianto, Deputy FAO Representative bidang Program di Indonesia.
Ia mengatakan secara keseluruhan program penguatan SDM KPH ini bertujuan untuk memperkuat KPH sekaligus memberdayakan komunitas di sekeliling hutan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan, dalam jangka panjang SDM pengelola KPH mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang cukup untuk mengembangkan KPH.
“Manajemen hutan terkecil di tingkat tapak di masa yang akan datang memerlukan SDM yang berkompetensi dan berkapasitas memadai, berjiwa entreupreneurship serta mampu menangani konflik sosial dalam wilayah kerjanya,” ungkap Staf Ahli Gubernur Sulsel, Sulkaf S Latif saat membuka workshop ini pekan lalu. (*)