LUWU, BKM — Anggota Komisi V DPR RI Dr Bahrum Daido menggelar Sosialisasi Soal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melibatkan Dirjen Sarana dan Prasarana Kementrian Desa dan Transmigrasi RI Dr Gunalan.
Dihadapan ratusan Kades se Kabupaten Luwu Bahrum Daido menjelaskan saat ini Kondisi ekonomi Indonesia cukup baik. Tapi disisi lain terjadi pemotongan anggaran termasuk didalamnya anggaran pemerintah desa akibatnya pemotongam anggaran ini berimbas kepada pemerintah daerah kabupaten dan Kota.
Menurut Bahrum ada asumsi yang salah terkait berbagai program pemerintah yang terus di pacu hingga akhirnya terjadi pemotongan anggaran yang berdampak langsung atas belanja pemerintah daerah.
Untuk itu saya meminta kita harus berbar sebab yang terjadi adanya pemotongan biaya perjalanan dinas, rapat dan beberapa anggaran infrastruktur “Untui itu saya minta para Kades jika ingin membangun jalan dan jembatan mohon mengajukan proposal tetapi harus seijin pak Bupati Luwu” ujar Bahrum Daido, Senin (5/9)
Sementara Direktur Jenderal Pembangunan Sarana dan prasarana Desa Kementrian Desa dan Transmigrasi Dr Gulanan menghimbau para kepala desa dan pemerintah daerah untuk tidak terpengaruh dengan kondisi APBN kita tetapi bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita ujarnya. Gulanan menyebut perekonomian Luwu tujuh tahun terakhir terus bergerak maju hingga di tingkat pedesaan.
Dirjen menambahkan ada empat hal yang menjadi prioritas yang di atur regulasi UU No 6 2016 terkait pengelolaan dana desa yakni harus ada aset desa, misalnya ada jalan, irigasi dan listrik, kemudian ada fasilitas pasar, masyarakat sipil, ada strategi dan ada capaian. “Kini sebanyak 14 ribu desa masuk kategori tertinggal, 3.610 kategori desa maju, 173 desa mandiri dan 33 ribu dan 33 ribu masuk kategori di tingkatkan, untuk itu anggaran dana desa sangat berperan memajukan ekonomi desa “tandas Dr Gunalan.
Bupati Luwu Andi Mudzakkar meminta pihak Kemendes membantu mengucurkan anggaran untuk memajukan sarana infrastruktur desa. “Di desa banyak produk perkebunan misalnya kopi, cengkeh dan coklat. Akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang tak mendukung di desa menyebabkan hasil perkebunan petani di desa masih tergantung pada tengkulak, makanya saya berharap anggaran untuk desa diperbesar kucurannya”kata Cakka (wan/C)
Anggota DPR-Dirjen Sosialisasi Bumdes
