Site icon Berita Kota Makassar

Dianaktirikan, Atlet Peparnas Demo

MAKASSAR, BKM — Puluhan atlet yang akan ikut Pekan Paralimpic Nasional (Peparnas) atau ajang kompetisi bagi atlet penyandang cacat, melakukan aksi demo di Baruga Sangiaseri, Jumat (9/9).

Aksi demo digelar saat Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo melepas atlet kontingen Sulsel yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat.
Ada beberapa poin yang menjadi tuntutan para pendemo. Mereka merasa ada perbedaan perlakuan antara peserta PON dan Peparnas.
Menurut Ketua National Paralympic Committe (NPC) Sulsel, Muh Sonny Sandra, aksi demo yang mereka gelar untuk menggugat perlakuan pemerintah provinsi dan KONI Sulsel terhadap para atletnya yang seolah keberadaannya hanya dipandang sebelah mata.
Padahal mereka juga akan membela nama Sulsel di Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XV, di Jawa Barat, Oktober mendatang.
Para pendemo juga menyoroti persoalan anggaran yang hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, saat ini, kata Sony, pihaknya tengah melakukan pemusatan latihan dengan jumlah atlet sekitar 90 orang.
Dia mengemukakan, selama fokus di pelatihan, banyak persoalan yang dihadapi. Seperti catering makanan yang terbatas dan lokasi penginapan yang hanya di aula badan Diklat.
Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Muhlis mengakui tahun ini NPC sudah lepas dari KONI. Hanya saja, karena ini merupakan olahraga prestasi sehingga untuk proses penganggaran masih di KONI.
“Sudah ada Rp250 juta yang diberikan ke mereka, dan saat ini sementara diusulkan Rp1,2 miliar sesuai proposal mereka ke APBD perubahan tahun ini,” pungkasnya.
Hal senada dijelaskan Ketua KONI Sulsel, Andi Darussalam Tabussala. Menurut Andi Darusalam, NPC tidak berada di bawah kewenangan KONI karena mereka sudah memisahkan diri. Kalaupun mereka menuntut beberapa permintaan, dia meyakini jika Pemprov Sulsel khususnya gubernur pasti akan memperhatikan.
Apalagi, sudah ada statemen dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang menegaskan, ada alokasi anggaran untuk mereka pada APBD-P.
Namun ADS menyayangkan aksi yang mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi tidak perlu dengan aksi demo.
“Masih ada cara-cara elegan dengan bicara baik-baik. Bukan dengan cara demo,” pungkasnya. (rhm)

Exit mobile version