MAKASSAR, BKM — Pengalihan kewenangan SMA/SMK sederajat dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Sulsel terus berproses. Untuk pengalihan guru dan pegawai berstatus PNS sejauh ini berjalan lancar dan tidak ditemukan kendala berarti.
Berdasarkan inventarisasi, jumlah guru SMA/SMK sederajat berstatus PNS yang dialihkan ke provinsi sebanyak 16.000.
Begitu juga pengalihan aset milik SMA/SMK sederajat sejauh ini berjalan cukup lancar.
Yang menjadi persoalan saat ini terkait tenaga honorer.
Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (14/9), Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo mengemukakan, saat ini terdata jumlah honorer sekira 16.000 orang. Angka itu sudah masuk honorer guru (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan.
Honorer yang mengabdi di seluruh SMA/SMK sederajat yang tersebar di seluruh Sulsel itu terangkat melalui SK Bupati, SK Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan SK sekolah.
Angka itu dinilai cukup besar dan hampir dipastikan tak bisa terakomodasi secara keseluruhan di Pemprov Sulsel.
“Yang agak ribet itu tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 16 ribuan. Kalau pengalihan PNS sejauh ini sudah berproses. Datanya sudah ada di Badan Kepegawaian Negara semua,” ungkap Irman yang akrab disapa None.
Hingga saat ini, kata None, Disdik terus melakukan klasifikasi tenaga honorer yang ada untuk disesuaikan dengan jumlah kebutuhan yang ada.
Deadline penyelesaian proses pengalihan SMA sederajat ke provinsi kurang dari satu bulan.
Namun, walaupun waktunya sudah cukup pasif, None optimistis pihaknya mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Latif mengatakan, proses pengalihan kewenangan SMA/SMK sederajat terus berproses.
Dia menekankan, Januari 2017 mendatang, kewenangan sudah harus diambil alih sepenuhnya oleh provinsi. Karena itu, proses peralihannya diharapkan bisa selesai akhir Desember mendatang. Termasuk inventarisasi kebutuhan tenaga honorer.
Dia membenarkan jika saat ini tengah didata kebutuhan tenaga honorer yang diharapkan bisa rampung Oktober mendatang.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo berharap proses pengalihan SMA/SMK sederajat bisa berjalan mulus tanpa kendala yang berarti.
Dia menekankan semua pihak terkait untuk memaksimalkan kerja-kerja. Selain itu, kepada pemerintah daerah, Syahrul mengatakan, kendati nantinya SMA/SMK sederajat dibawah kendali pemerintah provinsi, namun tidak berarti daerah lepas tanggung jawab.
“Itu tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Cuma bedanya sekarang, pemprov yang koordinir,” pungkas Syahrul. (rhm)