MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar melakukan protes atas kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang melakukan penambahan anggaran dana hibah sebesar Rp54,9 milliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016.
Anggota Badan Anggaran, Susuman Halim mengatakan, penambahan itu naik hampir tiga kali lipat dari yang dianggarkan pada APBD Pokok 2016 yang hanya sebesar Rp20 miliar lebih. Sugali sapaan akrabnya juga mendesak agar Pemerintah Kota Makassar dapat mempertimbangkan dengan baik penggunaan anggaran di sisa waktu tiga bulan ini agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa belanja hibah begitu besar, sementara kebutuhan kita masih banyak. Selama ini anggaran hibah sebesar Rp20 miliar lebih sudah cukup untuk setahun anggaran,” ungkapnya di ruang Banggar Gedung DPRD Makassar, Jumat (16/9).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, belanja memang perlu ditingkatkan menjelang anggaran berakhir, tapi bukan dana hibah yang ditambah dengan nilai yang cukup besar. Sementara masih banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran puluhan milliar untuk dilakukan pembenahan, seperti pembenahan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Puskesmas kita masih kekurangan sarana. Termasuk mobil ambulance, seharusnya ini ditingkatkan agar Kota Makassar jauh lebih baik lagi. Apalagi, realisasi PAD baru dikisaran 45 persen lebih, sementara belanja hibah cukup besar,” tuturnya.
Lebih jauh, kata anggota Komisi A ini, besarnya belanja hibah juga tidak sesuai dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang di dapat pemerintah. Sehingga menurutnya, minimnya realisasi PAD akan sangat berpengaruh pada beberapa program lainnya, karena banyak nomenklatur bersumber dari PAD.
Senada dengan Sugali, anggota Banggar lainnya, Rahman Pina mengatakan, program Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang tertuang dalam Rencana Program Kerja Menengah Daerah (RPJMD) masih banyak belum tersentuh, seperti penataan Danau Balang Tonjong dan pembangunan pusat kota baru.
“Setiap belanja pemerintah, semestinya memprioritaskan yang ada dalam RPJMD, bukan yang lain. Bahkan kita sudah anjurkan kepada pemkot untuk tidak memasukkan lagi anggaran yang tidak bersentuhan dengan masyarakat,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Hayya mengatakan, penambahan dana hibah ini hanya taktik dan mengikuti instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel, sebab untuk hibah uang tidak boleh ada belanja lansung, sehingga dimasukkan dalam belanja hibah.
“Anggaran hibah ada dalam bentuk uang dan ada dalam bentuk barang. Bentuk barang biasanya diberikan langsung pada kelompok masyarakat, tidak boleh individu,” katanya.
Erwin merincikan, untuk sasaran dana hibah itu diantaranya dinas pekerja umum (PU) Rp 11,4 miliar, SD/SMP Rp15,6 miliar, SMK/SMA Rp18, 7 miliar dan PAUD Rp9,3 miliar. Sementara lebihnya diberikan pada masjid dan kelompok masyarakat.
Menurut Erwin untuk anggaran di Dinas Pekerjaan Umum sebagian bersumber dari dana APBD, dan untuk SD/SMP dan SMA/SMK bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulsel, dan PAUD bersumber pemerintah pusat.(ita)