MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar menilai rendahnya Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) kota Makassar berdampak pada pengeluaran keuangan kota dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) termaksud pelaksanaan pelayanan publik.
Anggota Komisi B DPRD kota Makassar, William menegaskan, kurangnya PAD yang diperoleh pemerintah kota sangat berpengaruh besar terhadap belanja daerah, termasuk berimbas terhadap pelayanan publik. Apalagi, anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.
“Kita tahu realisasi PAD pemkot hingga kini masih berkisar 40 persen, sehingga anggaran fisik SKPD lain kita sudah wanti-wanti dipangkas habis-habisan. Hanya anggaran yang relevan dan penting bersentuhan dengan masyarakat yang disetujui,” ungkapnya saat di gedung DPRD kota Makassar, akhir pekan lalu.
Lanjut Legislator Fraksi PDIP menjelaskan, peningkatan layanan publik juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila upaya serius dari pemerintah untuk memberikan fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini, dalam hal ini erat kaitannya dengan belanja langsung.
Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto tetap optimis PAD dapat tercapai sesuai yang ditargetkan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pengurangan atau pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.
“Kita optimis dapat merealisasikan capaian PAD sesuai target yang telah ditentukan. Jadi saya harap seluruh intansi harus fokus mengoptimalkan capaian PAD-nya,” Kata Danny sapaan akrab wali kota, kemarin.
Selain itu, Danny juga meminta kepada seluruh SKPD lingkup Pemkot Makassar menjalankan setiap program pembangunan demi kemajuan Kota Makassar seperti yang telah diharapkan.(ita)
Dewan Nilai PAD Berdampak Pada APBD
