Pemkot Diminta Kuasai Saham Bank Sulselbar

MAKASSAR, BKM– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menginginkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi pengendali kebijakan tertinggi di Bank Sulselbar dengan menanamkan modal hingga Rp300 miliar.
“Dengan APBD Kota Makassar mencapai Rp3 triliun lebih maka keinginan itu dapat tercapai. Masa hanya menanam saham semata tapi tidak punya kewenangan. Jadi dengan adanya kesempatan ini kita upayakan jadi pengendali total,” ungkap Ketua BPPD DPRD Makassar, Rahman Pina kepada BKM, Minggu (18/9).
Menurut Politisi Partai Golkar itu, dengan posisi Pemkot Makassar sebagai pemegang tertinggi maka semua kebijakan dapat dikendalikan secara penuh. Termasuk rencana pilot projet kedepan dan yang paling penting penentuan pejabat teras seperti direksi dan lainnya.
Lanjut Politisi dua periode itu mengatakan, keikutsertaan pemerintah dalam penanaman saham di Bank Sulselbar selama ini tidak pernah mengecewakan. Deviden yang diterima setiap tahunnya mecapai Rp7 milliar lebih dengan modal awal hanya Rp17 milliar saja.
“Cukup besar keuntungan yang diperoleh pemerintah mencapai 35 persen. Jumlah itu sangat membantu sektor pembangunan di Makassar. Hanya saja, posisi kita berada di bawah Kabupaten Gowa, Maros dan beberapa kabupaten lainnya,” katanya.
Atas dasar itu, pihak BPPD mengupayakan pemerintah menjadi bagian penting dalam hal pengambilan kebijakan. Dengan APBD tertinggi untuk skala kabupaten / kota seSulsel, Pemkot Makassar hanya berada pada urutan ke 12 sebagai pemegang saham. Urutan itu disebut sangat jauh dibawah daerah yang APBD Rp1 trillun.
Sementara itu, anggota BPPD lainnya, Abdi Asmara mengatakan, Pemerintah Kota Makassar tidak boleh melampui saham provinsi sulsel yang mencapai 200 milliar lebih atau sekitar 35 persen. Politisi Partai Demokrat itu menginginkan Makassar berada di urutan kedua.
“Dengan menyetor Rp100 miliar kita sudah menjadi bagian penting. Jika dikalkulasi sekitar 12 persen. Bertahap dulu, kan bisa lagi ditambah, Angka Rp 100 miliar ini sungguh besar dan kita diperkirakan ada diurutan kedua dibawah Provinsi Sulsel,” bebernya.
Menurut Abdi, angka itu sangat realisastis, mengingat kebutuhan di Makassar ini cukup banyak yang perlu dibenahi. Termasuk pembangunan sarana publik dan infrastruktur jalan.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Makassar, Daenur Hafsirm saat dikonfirmasi terpisah mengatakan jika Pemkot Makassar menyetor sebesar Rp100 miliar maka secara otomatis menjadi pemegang saham kedua. Adapun deviden yang didapatkan jika semua program berjalan dengan baik dapat mencapai Rp15-20 miliar. “Tidak dibawah Rp15 milliar,” singkatnya.(ita)